Medianesia.id, Batam – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) akan membangun Aula Pondok Pesantren Nurul Iman di Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam.
Proyek ini akan direalisasikan pada tahun 2025 dengan anggaran senilai Rp995 juta melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kepri.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Kasu, Rabu, 30 Juli 2025.
“Pemerintah tak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada sektor pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat pulau. Kita ingin Pulau Kasu menjadi contoh bahwa pembangunan yang menyentuh masyarakat bawah itu nyata dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Ansar.
Pembangunan aula ini diharapkan menjadi fasilitas penunjang pendidikan dan kegiatan keagamaan di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar.
Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Gubernur Ansar bersama Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan juga menyerahkan berbagai bantuan untuk 414 nelayan Pulau Kasu. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kepri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Bantuan yang disalurkan mencakup alat tangkap seperti bubu ketam, jaring PE, dan kawat bubu, serta sarana operasional berupa sampan fiber bermesin kentinting, boat pancung fiber bermesin 40 PK, dan boat pancung kayu bermesin 15 PK.
Untuk sektor budidaya, para pembudidaya ikan juga menerima bantuan bibit ikan kerapu cantang sebanyak 9.400 ekor, benur udang vanname 221.313 ekor, serta pakan ikan dan udang sebanyak lebih dari 2.800 kilogram.
Tak hanya itu, sebanyak 183 nelayan juga didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan kerja bagi para pekerja sektor informal di laut.
“Nelayan adalah penjaga laut kita. Kehadiran kami di sini bukan sekadar simbolis, tetapi bukti bahwa negara hadir untuk menyejahterakan masyarakat pesisir,” tegas Ansar.
Secara keseluruhan, bantuan yang digelontorkan Pemprov Kepri di wilayah Batam tahun ini menyasar 1.497 penerima, dengan total anggaran mendekati Rp4 miliar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau terluar.(*)
Editor: Brp
