Medianesia.id, Tanjungpinang – Tahun 2026 mendatang diprediksi menjadi tahun yang cukup berat bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pasalnya, pendapatan daerah yang diharapkan menjadi penggerak utama roda ekonomi daerah, justru mengalami penurunan cukup signifikan.
Dalam dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kepri Tahun 2026, Pemprov Kepri memproyeksikan pendapatan daerah hanya mencapai Rp3,7 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp3,967 triliun.
Namun, kondisi keuangan tersebut kian menantang karena terjadi penurunan dana transfer dari pusat sebesar 26 persen atau sekitar Rp495 miliar. Akibatnya, Pemprov Kepri harus melakukan langkah efisiensi dan mencari alternatif pembiayaan untuk menutup defisit.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan, jika dihitung ulang, pendapatan daerah murni Kepri saat ini hanya sekitar Rp3,2 triliun, sehingga sisa kekurangan Rp495 miliar direncanakan akan ditutup melalui pinjaman daerah.
Baca juga: APBD Kepri 2026 Diproyeksikan Rp3,7 Triliun
“Kita hitung pendapatan daerah tinggal Rp3,2 triliun. Mau tidak mau, kita harus benar-benar melakukan efisiensi dan menyisir kegiatan di seluruh OPD,” ujar Ansar usai paripurna di Kantor DPRD Kepri, Senin, 6 Oktober 2025.
Meski demikian, Ansar, menegaskan kegiatan strategis daerah tetap akan direalisasikan, terutama proyek-proyek prioritas yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Seperti, pembangunan rumah sakit dan Monumen Bahasa akan tetap dijalankan melalui skema pinjaman daerah.
“Pinjaman ini pun tidak dilakukan sekaligus dalam satu tahun, tapi direncanakan untuk dua tahun ke depan,” jelasnya.
Menurut Ansar, saat ini Pemprov Kepri masih mempertimbangkan dua opsi sumber pinjaman, yakni melalui Bank Riau Kepri (BRK) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Baca juga: Pedagang Gurindam 12 Temui Ansar, Sepakat Dukung Penataan Kawasan
Sementara itu, untuk mengurangi beban anggaran, Pemprov Kepri juga gencar mengejar dukungan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga pusat.
Dengan mengupayakan beberapa program strategis yang direalisasikan di daerah, antara lain pembangunan kampung nelayan, Makan Bergisi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan ketahanan pangan.
“Kalau kita bisa maksimal mengejar program-program kementerian itu, sebagian beban daerah bisa tertutupi. Fokus kita tetap pada pemenuhan standar pelayanan minimal dan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD,” tegasnya.
Ansar juga menekankan, belanja wajib, seperti gaji ASN dan PPPK, telah dialokasikan secara aman. Namun, untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), pemerintah masih akan melakukan perhitungan ulang menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Gaji sudah kita pastikan aman, karena itu wajib. Tapi untuk TPP, masih kita hitung lagi. Karena, masih harus memikirkan tenaga PPPK dan paruh waktu yang jumlahnya sekitar 5 ribuan,” pungkas Ansar.(Ism)
Editor: Brp
