Kolaborasi antara BBKK Batam dan berbagai pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan, operator kapal, pengelola pelabuhan dan bandara, fasilitas kesehatan, serta dinas kesehatan, menjadi kunci dalam upaya pencegahan penyebaran virus ini.

Kepala BBKK Batam, Ahmad Hidayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan peralatan tes PCR untuk pengambilan sampel secara cepat di pos-pos pemantauan yang telah ditetapkan.

“Kami telah menyiapkan alat tes PCR untuk pengambilan sampel secara cepat,” kata Ahmad dalam konfirmasi kepada wartawan pada Kamis, 9 Januari 2025.

Sistem surveilans yang diterapkan mencakup pemeriksaan ketat terhadap penumpang yang menunjukkan gejala influenza, seperti demam, batuk, dan pilek.

Sampel yang diambil akan segera diuji di laboratorium setempat dan, jika diperlukan, dikirimkan ke laboratorium rujukan untuk hasil yang lebih akurat.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, BBKK Batam mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan, terutama bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah.

“Ini sangat penting untuk mencegah penularan lebih lanjut,” tambah Ahmad Hidayat.

Dengan diterapkannya sistem surveilans terintegrasi ini, BBKK Batam bertekad untuk mencegah terjadinya wabah dan menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman HMPV.

Pihaknya juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah preventif guna melindungi warga Kepulauan Riau.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Cegah Penyebaran HMPV di Kepulauan Riau, BBKK Batam Terapkan Surveilans Terintegrasi
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

“Gratis, diutamakan bagi mereka yang sudah lebih dari enam bulan setelah dapat vaksinasi booster pertama. Bisa cek tiket di PeduliLindungi,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Kamis (9/2/2023).

Pemberian booster kedua dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi untuk meningkatkan titer antibodi dan memperpanjang perlindungan.

Hal ini sesuai dengan Imendagri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi Menuju Endemi.

Pemerintah juga, kata Menkes Budi memastikan ketersediaan stok vaksin dengan mengutamakan vaksin dalam negeri dan menambah indikasi penggunaan vaksin produksi dalam negeri untuk anak, remaja, dan booster heterolog.

Pada masa transisi dari pandemi ke endemi ini, pemerintah akan lebih agresif melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan, vaksinasi, varian-varian baru, dan mengenai imunitas dari masyarakat.

“Adapun untuk vaksinasi berbayar, masih terus dikaji dan sifatnya vaksinasi pilihan. Kebijakan ini paling cepat akan diterapkan setelah masa transisi pandemi ke endemi berakhir,” kata Menkes Budi.

(BRM*)

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Kemenkes Gratiskan Vaksin Booster Kedua
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Kebijakan tersebut juga diimplentasikan dengan pembentukan gugus tugas guna mengoordinasikan penanganan pemulihan aspek kesehatan maupun ekonomi dengan membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada 20 Juli 2020.

“Saat ini, tantangan yang kita hadapi bergerak dari pandemi COVID-19 (unknowns unknowns) menjadi risiko multidimensi yang mengarah ke stagflasi global (knowns unknowns),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1/2023).

Untuk diketahui, Komite yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membawahi dua satgas yakni Satgas Penanganan COVID-19 yang diketuai Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai Wamen Keuangan dan Wamen BUMN.

Penyebaran kasus COVID-19 dan penurunan kondisi ekonomi nasional juga mampu ditanggulangi Pemerintah dengan melakukan penanganan secara mikro serta pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan PPKM sejak awal 2021 hingga akhir Desember 2022, diiringi dengan kedisiplinan tinggi dari seluruh lapisan masyarakat.

Pengalokasian anggaran yang fleksibel juga dilakukan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna menjamin penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Dalam rangka menjaga daya beli, sejumlah Program Bantuan Sosial seperti Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) serta Kartu Prakerja dengan skema semi bansos juga turut diluncurkan Pemerintah pada saat pandemi.

Di sisi lain, vaksinasi COVID-19 terus diakselerasi Pemerintah untuk dapat menjadi game changer dalam penanganan pandemi. Program vaksinasi tersebut mulai diterapkan sejak 13 Januari 2021 dengan suntikan pertama yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Hingga menjelang akhir Januari 2023, vaksinasi COVID-19 tercatat telah diberikan paling tidak 448 juta dosis bagi masyarakat.

“Dengan berbagai upaya yang telah ditempuh Pemerintah tersebut, perbaikan di berbagai sektor telah terlihat dengan mulai terkendalinya kasus COVID-19 dimana angka reproduksi efektif secara nasional sebesar 0,97 dan angka reproduksi di semua pulau berada di bawah 1,” kata Airlangga.

Ditambahkannya, resiliensi perekonomian nasional juga terus menunjukkan optimisme melalui pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak impresif serta tingkat inflasi yang relatif terkendali.

Airlangga menuturkan, Pemerintah resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022 lalu. Berakhirnya PPKM semua kementerian/lembaga (KL) kembali menjalankan program masing-masing.

“Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM itu mengembalikan program sesuai KL masing-masing,” kata Airlangga.

Airlangga merincikan, pemerintah mengalokasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2023 untuk sektor kesehatan sebesar Rp178,7 triliun. Dana ini disalurkan kepada masyarakat melalui Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Penanganan kesehatan diberikan anggaran Rp178,7 triliun sebagai anggaran reguler Kementerian Kesehatan, BPOM dan BKKBN,” ujar Airlangga.

Begitu juga dengan anggaran perlindungan sosial. Pada APBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp476 triliun untuk bantuan sosial (bansos) regular program pemerintah.

Airlangga menambahkan, meskipun pemerintah telah mencabut kebijakan PPKM karena memasuki masa transisi pandemi, namun beberapa tugas-tugas terkait pandemi masih tetap berjalan. Satgas COVID-19 masih bekerja untuk memitigasi potensi peningkatan kasus aktif.

Sistem peringatan dini COVID-19 juga masih bekerja. Manajemen krisis pandemi bisa diaktifkan lagi jika terdapat masalah baru atas rekomendasi Kementerian Kesehatan. Termasuk vaksinasi terus digencarkan karena pemerintah sudah mulai melakukan booster kedua untuk masyarakat umum.

“Early warning system tetap dimonitor dan dikelola Kementerian Kesehatan,” katanya.

Menteri Perekonomian menegaskan bahwa Satgas Covid-19 masih tetap berjalan. Meskipun, pemerintah telah menghentikan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Airlangga juga mengatakan vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis. Kementerian Kesehatan yang mengelola dan memonitor Early Warning Indicator maupun Early Warning System.

“Krisis manajemen protokol pandemi dapat diaktifkan kembali seandainya timbul permasalahan baru atas rekomen kemenkes,” ujar Airlangga.

(BRM*)

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Pemerintah Seimbangkan Aspek Kesehatan dan Ekonomi Pasca Covid 19
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Harmoni Hotel merupakan salah satu hotel berbintang di Batam yang terletak di kawasan Sei Jodoh. Hotel ini memiliki 130 karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan tersebut.

Gubernur Ansar menyampaikan rasa prihatinnya atas nasib karyawan Harmoni Hotel. Ia juga menyampaikan beberapa langkah upaya pencegahan sebagai bentuk antisipasi terjadinya penutupan hotel-hotel lainnya di Batam.

Salah satu langkah yang akan dilakukan Gubernur Ansar adalah mengusulkan diskresi travel bubble di Kepri. Diskresi ini akan memungkinkan wisatawan dari Singapura dan negara lain untuk mengunjungi Kepri tanpa karantina.

Selain itu, Gubernur Ansar juga akan meminta pemerintah pusat memperluas pilot projek travel bubble yang saat ini hanya sebatas Bintan dan Nongsa. Gubernur Ansar juga akan meminta pemerintah pusat mengaktifkan jalur VTL (Vaccinated Travel Lane) atau jalur laut ke Kepri bagi wisman yang sudah divaksin.

Pemilik Harmoni Hotel, Antonius, menyebutkan bahwa penutupan hotel ini tidak bisa dielakkan lagi. Hal ini dikarenakan sepinya kunjungan tamu hotel, terutama selama masa pandemi Covid-19.

Antonius mengatakan bahwa sebanyak 130 karyawan Harmoni Hotel akan diberikan pesangon selama sembilan bulan. Sebagian karyawan akan diusahakan ditampung di dua hotel lainnya milik Antonius.

“Sebagian lagi di rumahkan sembari mencari investor baru,” katanya.(ADV)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Hotel Harmoni, Legenda Hotel di Batam yang Harus Tutup
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Fitur-fitur tertentu dari Omicron, termasuk penyebaran global dan sejumlah besar mutasi, menunjukkan bahwa hal itu dapat berdampak besar pada perjalanan pandemi.

“Kami sekarang mulai melihat gambaran yang konsisten dari peningkatan pesat dalam transmisi, meskipun untuk saat ini tingkat peningkatan yang tepat relatif terhadap varian lain masih sulit untuk diukur,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom dalam keterangan pers Rabu (8/12/2021).

Di Afrika Selatan, jumlah kasus Omicron meningkat dengan cepat. Namun, Omicron terdeteksi saat transmisi Delta sangat rendah, sehingga persaingannya kecil.

Oleh karena itu, penting untuk memantau dengan cermat apa yang terjadi di seluruh dunia. Serta perlu memahami apakah Omicron dapat mengalahkan dominasi Delta.

Untuk alasan itu, WHO meminta semua negara untuk meningkatkan pengawasan, pengujian, dan pengurutan.

Diagnostik yang ada masih berfungsi seperti PCR maupun tes berbasis antigen.

Sumber:liputan6

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: WHO Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 57 Negara
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%