Sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun menggunakan dana APBN setelah melalui komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur diantaranya pengembangan pelabuhan multifungsi Parit Rempak di Kabupaten Karimum, rencana pembangunan jembatan bebas hambatan Batam-Bintan, Pelabunan Samudera Teluk Buton di Kabupaten Natuna, Pelabuhan Logistik Terpadu Teluk Durian di Kabupaten Kepulauan Anambas, Bendungan Letung di Kabupaten Lingga, Peningkatan jalan lingkar Tanjungpinang-Bintan, pembangunan jalur Lintas Barat (bagian-2) di Kabupaten Bintan, Penataan kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, pembangunan SPAM regional di Kabupaten Bintan, Pembangunan Estuari DAM Busung di Kabupaten Bintan, integrasi pelantar I dan plantar II pelabuhan Kuala Riau di Tanjungpinang dan Pelabuhan pengumpan regional kota Segara Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.
Tidak hanya di bidang infrastruktur, selama setahun kepemimpinan Ansar-Marlin juga telah berhasil membuahkan sejumlah terobosan dalam bidang peningkatan perekonomian. Salah satunya yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya adalah program pemberian pinjaman modal lunak dengan Bungan 0 % kepada para pelaku Usaka Mikro Kecil Menengah (UMKM) se Kepri. Dalam hal ini Pemprov Kepri bekerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK). Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk menanggung seluruh bunga pinjaman yang dilakukan pelaku UMKM.
“Kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang sedang susah. UMKM ini adalah sektor ril penggerak perekonomian, sementara selama pandemic banyak yang berhenti beroperasi. Dengan adanya program pinjaman lunak yang bunganya di tanggung pemerintah ini, semoga menjadi penyemangat baru bagi masyarakat untuk bangkit lagi,” harap mantan anggota komisi V DPR RI ini.
Untuk sektor pariwisata, Gubernur Ansar juga telah berupaya keras dengan menciptakan berbagai regulasi untuk membangkitkan dunia pariwisata di Kepri. Mengingat sector pariwisata adalah yang paling terdampak selama badai pandemic muncul. Banyak hotel dan resort yang tutup dan mengakibatkan sejumlah karyawan di rumahkan.
Saat ini pandemic belum hilang sepenuhnya, kasus-kasus baru masih terjadi secara fluktuatif. Dan bagaimanapun juga, sector pariwisata harus dihidupkan kembali. Kran kunjungan wisman ke Kepri, terkhusus untuk lokasi wisata terpadu harus segera dibuka agar perekonomian bergeliat. Namun Kesehatan, keamanan dan kenyamanan harus diperhatikan. Untuk itu, dengan berkoordinasi secara intens ke pemerintah pusat, akhirnya Gubernur Ansar berhasil meyakinkan pusat dan lahirlah skema travel bubble. Yang mana melalui skema ini turis mancanegara bisa masuk dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah pusat.
Untuk di Indonesia, penerapan travel bubble ini hanya untuk Bali dan Kepri. Sedangkan di Kepri dibatasi di dua lokasi, yakni di lokasi wisata Lagoi di Bintan dan di Ningsa Batam.
“Kita terapkan ini setelah melewati berbagai rapat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan beberapa kali kita melakukan rapat dengan negara tetangga seperti Singapura untuk saling memberikan informasi tentang kesiapan kedua negara terkait penerapan travel bubble ini,”katanya.
Adapun kebijakan yang tidak kalah penting adalah menyangkut pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pengelolaan wilayah labuh jangkar di laut Kepri yang mulai menemui titik terang. Beberapa lokasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan labuh jangkar di Kepri sudah di tetapkan, bahkan Pemerintah pusat telah memberikan 2 lokasi labuh jangkar Selat Riau dan Tanjung Berakit serta akan memberikan 1 lokasi lainnya di wilayah labuh jangkar kawasan Tanjung Pinggir Batam untuk di kelola Kepri melalui Perusahan Daerah ( Perseroda ) Badan Usaha Pelabuhan Kepri (BUP Kepri ) .
