Medianesia.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 8 September 2025, empat menteri dan seorang wakil menteri diambil sumpah jabatannya.
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan lembaga negara, serta para pejabat tinggi.
Upacara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pembacaan Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara.
Baca juga: Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Kerugian Rp1,9 Triliun
Berikut daftar menteri baru Kabinet Merah Putih:
• Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa (menggantikan Sri Mulyani Indrawati)
• Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
• Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono (menggantikan Budi Arie)
• Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
• Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Dengan formasi baru ini, Presiden Prabowo mempertegas arah kebijakan ekonomi sekaligus menambahkan nomenklatur kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah, yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan jamaah Indonesia di tanah suci.
Dua Pos Strategis Masih Kosong
Meski reshuffle diumumkan, dua kursi penting masih dibiarkan kosong. Yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo belum menunjuk sosok definitif untuk Menko Polhukam.
“Untuk sementara waktu beliau menunjuk ad interim. Nanti akan diumumkan,” kata Prasetyo.
Sementara itu, kursi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo disebut akan diisi kemudian karena calon penggantinya sedang berada di luar kota.
Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan menjadi sorotan utama publik dan pelaku pasar.
Posisi strategis ini kini dipercayakan kepada ekonom senior Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menurut Prasetyo, perombakan ini merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan evaluasi menyeluruh, bukan karena pencopotan atau pengunduran diri menteri.
Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Sebut Kantongi Indikasi Dalang Kericuhan
“Bukan mundur, bukan dicopot. Presiden memiliki hak prerogatif. Atas evaluasi beliau, diputuskan ada perubahan formasi. Pertimbangannya banyak, menyeluruh,” ujarnya.
Prasetyo juga menepis isu bahwa kosongnya kursi Menko Polhukam terkait kericuhan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Tidak ada karena hal yang spesifik. Ini bagian dari evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Dengan reshuffle ini, arah Kabinet Merah Putih dinilai akan lebih fokus pada penguatan stabilitas politik, pengendalian inflasi, reformasi keuangan, perlindungan pekerja migran, serta pelayanan haji dan umrah yang menjadi perhatian besar publik.(*)
Editor: Brp
