Medianesia.id, Batam – Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah dalam membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Sejumlah orang yang menamakan diri sebagai Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mendatangi lokasi rapat untuk menyampaikan protes terhadap penyelenggaraan yang berlangsung tertutup.
Tiga perwakilan koalisi mendesak agar rapat Panja RUU TNI dihentikan karena dinilai tidak transparan dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
Mereka meneriakkan penolakan di depan Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, tempat berlangsungnya rapat tersebut.
“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, sebagai pemerhati di bidang pertahanan, meminta rapat ini dihentikan. Tidak seharusnya pembahasan dilakukan secara tertutup,” ujar Andrie, salah satu perwakilan aksi, Sabtu (15/3/2025).
Para demonstran menilai bahwa RUU TNI yang sedang dibahas dapat membuka kembali ruang bagi dwifungsi ABRI yang sebelumnya telah dihapus dalam era reformasi.
Mereka mengkritik langkah DPR dan pemerintah yang tidak melibatkan publik dalam pembahasan aturan strategis ini.
“Bapak-Ibu yang terhormat, yang ingin dihormati, kami menolak pembahasan ini. Kami menolak dwifungsi ABRI. Hentikan proses pembahasan RUU TNI ini sekarang juga!” tegasnya.
Sejak Jumat (14/3), Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panja membahas RUU TNI di Hotel Fairmont. Rapat ini digelar secara tertutup tanpa akses bagi publik maupun media.
Anggota Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin, membenarkan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari pembahasan bersama antara Panja UU TNI DPR dan Panja UU dari pemerintah.
“Betul, Panja UU TNI DPR dengan Panja UU dari pemerintah sedang membahas revisi ini,” kata Tb Hasanuddin saat dikonfirmasi, Jumat (14/3).
Menurut Hasanuddin, rapat dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan masih berlangsung hingga malam hari. Rencananya, pembahasan akan terus berlanjut hingga pukul 22.00 WIB.
Kontroversi mengenai transparansi pembahasan RUU TNI ini terus mengemuka, dengan berbagai pihak menuntut agar DPR dan pemerintah lebih terbuka dalam membahas regulasi yang berdampak besar terhadap sistem pertahanan negara.(*)
Editor: Brp
