Medianesia.id, Jakarta – Menjadi guru besar hampir menjadi sebagian dosen. Prosesnya tidak mudah, namun demikian Andi Muhammad Asrun tuntas mewujudkan mimpi meraih gelar guru besar di Universita Pakuan (Unpak) Bogor.
“Prosesnya tidak mudah, harus menulis dan menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi (scopus) minimal satu bila melalui jenjang dari Lektor Kepala,” ujar Andi Muhammad Asrun, Minggu (2/12/2023) di Jakarta
Pria kelahiran Makassar 19 November 1959 silam tidak pernah menyerah untuk mewujudkan mimpi besarnya menjadi seorang guru besar.
“Untuk meraih gelar ini, harus menerbitkan hasil penelitian baik dalam bentuk buku maupun makalah diterbitkan di jurnal nasional maupun jurnal,” ungkapnya.
Selain itu, seorang dosen yang sedang mengejar predikat guru besar harus aktif mengajar serta melakukan kegiatan pengabdian ditengah-tengah masyarakat.
“Jika dari LK 400 kredit, maka perlu mengumpulkan lagi setidaknya 500 kredit untuk supaya aman dan lancar mencapai guru besar 850 kredit,” jelas pria yang pernah aktif dikepengurusan PB PGRI ini.
Sebagai upaya untuk melengkapi gelar dalam karir akademisinya. ia telah mempersiapkan tambahan 550 kredit mulai Januari 2021 sampai Oktober 2023 lalu.
“Saya mendapatkan manfaat dengan latar belakang Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada 31 Juli 2003 setelah menempuh 3 tahun pendidikan di Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI),” ucapnya.
Sebelum sampai kefase ini, pria yang juga seorang advokat ini telah meraih gelar Magister Hukum pada Oktober 1998 setelah mengikuti 2 tahun kuliah.
Selain itu, ia juga pernah menjadi mahasiswa teladan pada Program S2 dan S3 UI, tetapi menjadi wisuda S1 FHUI setelah menyelesaikan pendidikan 7 tahun.
“Sejak 1992 saya mengajar pada perguruan tinggi sambil profesi sebagai wartawan. Bekerja sebagai wartawan memberi saya waktu luang yang sangat besar untuk melanjutkan pendidukan di S2 dan S3,” katanya.
Kesempatan bekerja sebagai koresponden media internasional memberikan ruang baginya untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing, khusunya bahasa inggris.
“Pada tahun 2013 akhirnya saya mendapatkan status dosen tetap pada Program Pascasarjana Universitas Pakuan. Pada tahun itu juga, saya diangkat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan,” ungkapnya lagi.
Dalam perjalanan karirnya di Unpak, Bogor Andi Muhammad Asrun pernah mengemban jabatan Ketua Prodi Ilmu Hukum sampai tahun 2019 lalu.
“Saya kembali menjadi Kaprodi Ilmu Hukum selama 6 bulan di tahun 2022. Puncak Jabatan akademik Guru Besar saya raih pada tanggal 1 Desember 2023,” tuturnya.
Pria yang sekarang genap berusia 64 tahun ini, telah aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan seminar, baik itu dalam negeri maupun luar negeri sejak tahun 1992 lalu.
“Di bulan November 2022, saya menjadi nara sumber di Fakultas Hukum Universitas Hankuk Seoul Korea Selatan,” ungkapnya lagi.
Sampai ketahap ini, Mantan Pengacara Pemprov Kepri ini, telah menulis buku hasil dari hasil penelitian sebanyak 27 buah karya.
Sebuah perjuangan yang panjang, melelahkan dan mahal telah ia tempuh untuk meraih jabatan akademik Guru Besar ini satu bulan setelah dirinya memasuki usia 64 tahun pada 19 November lalu.
“Komitmen saya mengabdi untuk pendidikan bertambah besar karena anugerah jabatan akademik ini,” tutup pria yang merupakan Ketua Forum Pengacara Konstitusi (FPK) Jakarta ini.(*)
Biodata
Nama : Dr. Andi Muhammad Asrun, SH MH Tempat Tgl Lahir : Makassar, 19 November 1959
Riwayat Pendidikan
Jan.1990, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum U.I.
Okt.1998, Magister Hukum, Program Pascasarjana U.I.
July 2003, Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Karir Akademisi
2013-2019, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor
2010-sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan–Bogor
2004-2008 Dosen Universitas Esa Unggul
2003-2009, Dosen honorer Fakultas Hukum Universitas Sahid
2003-2006, Asisten Hakim Konstitusi/Staf Ahli MK
2002-2010, Dosen Hukum Tata Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
2001-2006, Dosen Teori Hukum pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI
1999-2011, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pengalaman Non Akademisi
2003-2004, Anggota Komisi Konstitusi
1991-1995, Staff sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum, Ditjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1991-1996, Peneliti pada Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dipimpin Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.
1987-1991 dan 1996-2004, Redaktur Pelaksana Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
1992-1994, Redaktur Pelaksana Jurnal Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (ICEL)
Hasil Karya
1 Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, et.al., Indeks 1971-1988 (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).
2 A. Muhammad Asrun (ed.), 70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
3 A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (eds.), 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
4 A. Muhammad Asrun (ed.), Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).
5 A. Muhammad Asrun dan Heru, Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).
6 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Pengantar: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Jakarta: ELSAM, 2004. ISBN: 797-8981-33-2.
7 Dr. A. Muhammad Asrun,S.H.,M.H.,Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi, Jakarta:Pusat Studi Hukum Publik, April 2015; ISBN: 978-602-72373-0-8.
8 Dr. A. Muhammad Asrun,S.H.,M.H.,Monopoli Bulog Pada Masa Orde Baru, Jakarta:Pusat Studi Hukum Publik, Juli 2015; ISBN: 978-602-72373-3-9.
9 Dr. A. Muhammad Asrun,S.H.,M.H.,Sengketa Wilayah Jepang-Soviet, Jakarta:Pusat Studi Hukum Publik, November 2015; ISBN: 978-602-72373-4-6.
10 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Putusan-putusan “Landmark” Sengketa Pemilu Kepala Daerah: Sebuah Catatan Prestasi, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, Cetakan I : Jakarta, Maret 2016, ISBN: 978-602-72373-7-7.
11Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Kebebasan Pers di Era Reformasi, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, Oktober 2016, ISBN: 978-602-72373-8-4.
12Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Potret Buram Peradilan, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, Oktober 2016, ISBN: 978-602-72373-7-7.
13 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Perjuangan Hak Kependidikan, Sebuah Refleksi, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, Cetakan I : Jakarta, Desember 2017, ISBN: 978-602-51148-0-9.
14 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., M.H, Mega Skandal Perbankan, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, Cetakan I : Jakarta, Desember 2018, ISBN: 9786025114861.
15 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., M.H, Dinamika Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, Cetakan I : Jakarta, Mei 2019, ISBN: 9786025114854.
16 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., M.H, Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kata Sambutan: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan I : Jakarta, Agustus 2020, ISBN: 9786025114854.
Editor : Ags
