Medianesia, Batam – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka peluang untuk tidak memotong dana transfer ke daerah pada tahun 2026.
Namun, keputusan itu bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu memperbaiki kinerja keuangannya.
“Saya akan kembalikan kalau mereka bagus. Kalau nggak bagus, ya ngapain,” ujar Purbaya seperti ditulis detikcom, Kamis (9/10/2025).
Baca juga: Ansar Harap Diskusi TKD dengan Menkeu Beri Keadilan bagi Keuangan Daerah
Purbaya mengaku memahami kekhawatiran para kepala daerah. Namun, ia menilai sebagian dana transfer justru belum digunakan secara efektif dan tidak tepat sasaran.
“Saya tahu semua kecewa. Tapi yang lebih kecewa itu rakyat dan pemerintah pusat, karena banyak dana yang pemakaiannya nggak tepat. Kalau sampai triwulan kedua tahun depan mereka bisa perbaiki dan hasilnya bagus, tentu akan kita pertimbangkan lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili APPSI menyampaikan bahwa pemotongan anggaran transfer ke daerah akan sangat memberatkan, terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Tahun 2026 Berat: Pendapatan Kepri Seret, Belanja Ditutup Pinjaman Daerah
“Dana transfer yang ada sekarang saja sudah pas-pasan untuk belanja rutin. Kalau dipotong lagi, proyek jalan dan jembatan bisa terhambat. Jadi kami minta jangan ada pemotongan,” kata Sherly di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, berharap hasil diskusi bersama Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat menghasilkan keputusan yang adil dan berpihak pada kepentingan daerah.
“Kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan upaya ini bisa membawa manfaat bagi daerah,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Kamis, 9 Oktober 2025.
Baca juga: APBD Kepri 2026 Diproyeksikan Rp3,7 Triliun
Ansar menjelaskan, pertemuan dengan Menteri Keuangan merupakan bagian dari forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Dimana, para gubernur se-Indonesia kompak menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan pemotongan TKD.
“Pak Menteri berjanji akan melihat dulu kondisi APBN. Kita hanya berdiskusi melalui wadah APPSI terkait pemotongan dana TKD,” jelasnya.
Baca juga: Penurunan Dana Transfer Tekan Anggaran Kepri, TPP ASN Masih Ditinjau Ulang
Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keberatan atas rencana pemotongan dana transfer daerah kepada Kementerian Keuangan.(*)
Editor: Brp
