Medianesia.id, Batam – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Penerimaan Negara sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara.
Rencana ini disampaikan oleh CEO Arsari Group, Hashim S. Djojohadikusumo, yang juga adik Presiden Prabowo.
Hashim menjelaskan bahwa kementerian baru ini akan difokuskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, pengelolaan cukai, dan mengatasi kebocoran anggaran.
Jabatan Menteri Penerimaan Negara disebut akan diisi oleh Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
“Kementerian ini akan menangani berbagai upaya perbaikan sistem perpajakan, sistem cukai, hingga menutup kebocoran-kebocoran anggaran. Pak Anggito Abimanyu sudah dipersiapkan untuk memimpin kementerian ini,” ungkap Hashim saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Hashim juga menegaskan bahwa posisi Anggito sebagai Wamenkeu bersifat sementara, karena ia akan segera diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara.
Kementerian ini nantinya akan bertanggung jawab atas semua pendapatan negara, termasuk pengelolaan royalti dari sektor pertambangan.
“Menteri Penerimaan Negara akan mengurus pajak, cukai, dan pendapatan negara lainnya, termasuk royalti dari sektor pertambangan,” jelas Hashim.
Rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sebenarnya telah lama direncanakan dan masuk dalam program kerja Asta Cita Prabowo, khususnya pada poin kedelapan yang mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara.
“Dalam Asta Cita ke-8, sudah direncanakan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, dan saat ini menterinya sudah dipilih,” kata Hashim dalam diskusi ekonomi bersama pengusaha internasional senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Pembentukan kementerian baru ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penerimaan negara dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.(*)
Editor: Brp
