Medianesia.id, Batam – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peluncuran Danantara Indonesia bukan sekadar pembentukan badan pengelola investasi, tetapi merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional.
“Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar dana investasi, melainkan alat pembangunan nasional yang harus mampu mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Senin (24/2/2025).
Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.
Prabowo menyatakan bahwa meski Indonesia telah merdeka selama hampir delapan dekade, kesejahteraan rakyat masih menjadi tantangan.
“Kita harus bertanya, mengapa masih ada anak-anak yang kelaparan? Mengapa petani dan nelayan masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak? Mengapa setelah delapan dasawarsa masih ada desa yang belum memiliki listrik? Ini bukan karena kita kekurangan sumber daya alam, tetapi karena cara pengelolaannya yang belum maksimal,” tegasnya.
Dalam 100 hari kepemimpinannya, Prabowo mengklaim telah melakukan penghematan anggaran hingga Rp300 triliun atau setara dengan USD20 miliar.
Dana ini akan dikelola Danantara Indonesia dalam gelombang pertama investasi yang mencakup 20 proyek nasional di sektor industrialisasi dan hilirisasi.
Total aset yang dikelola Danantara diproyeksikan mencapai USD900 miliar atau Rp14.000 triliun.
Danantara Indonesia akan mengelola investasi di sektor-sektor prioritas, termasuk hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga; pembangunan pusat data dan pengembangan kecerdasan buatan; pembangunan kilang minyak dan pabrik petrokimia; produksi pangan dan protein; serta pengembangan energi terbarukan.
“Kita tidak boleh lagi menjual sumber daya alam mentah dengan harga murah. Indonesia harus bertransformasi menjadi negara industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan memberikan kesejahteraan jangka panjang bagi rakyatnya,” ungkap Prabowo.
Prabowo menunjuk Menteri Investasi Rosan Roeslani sebagai Kepala Danantara, dengan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Dony Oskaria ditunjuk sebagai Chief Operating Officer, sementara Pandu Sjahrir menjabat sebagai Chief Investment Officer.
Rosan menegaskan bahwa Danantara akan menjalankan prinsip tata kelola yang transparan dan berintegritas sesuai arahan Prabowo.
“Danantara harus dikelola dengan prinsip good governance, kehati-hatian, transparansi, serta integritas tinggi dalam mengelola aset BUMN dan investasi ke depan,” ujar Rosan.
Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, menilai pembentukan Danantara Indonesia bertujuan mengatasi stagnasi peran BUMN dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa investasi harus difokuskan pada sektor produktif dan memiliki prospek ekonomi yang jelas.
“Jika investasi diarahkan pada sektor yang tidak menguntungkan atau hanya sebatas penugasan, hasilnya tidak akan maksimal. Keputusan investasi harus berbasis kelayakan finansial dan ekonomi,” kata Tauhid.
Senada, ekonom CELIOS, Galau D. Muhammad, menilai Danantara bisa menjadi harapan baru dalam mensejahterakan rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa alokasi investasi harus tepat sasaran.
“Jika investasi tidak difokuskan pada sektor industri manufaktur atau proyek berkelanjutan sesuai standar ESG, maka dampaknya terhadap ekonomi akan terbatas. Selain itu, kita harus menghindari investasi di sektor ekstraktif yang merusak lingkungan dan justru memperburuk kondisi ekologi,” tegasnya.(*)
Editor: Brp
