Medianesia.id, Tanjungpinang – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah pusat mengalokasikan Rp15,94 triliun untuk Kepri, terdiri dari Belanja Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,48 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,45 triliun.
Jumlah ini lebih rendah dibanding alokasi APBN 2024 yang mencapai Rp17,14 triliun, dengan rincian Belanja K/L Rp9,10 triliun dan TKD Rp8,04 triliun.
“Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan disiplin, efisien, dan bertanggung jawab,” tegas Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Selasa, 17 Desember 2024.
Ansar meminta, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan instansi vertikal di Kepri memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
“Kepada para bupati dan wali kota, saya harapkan agar memastikan keselarasan program pemerintah daerah dengan sasaran prioritas nasional,” ujar Gubernur Ansar.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kepri, Budiman, mengungkapkan APBN 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pada beberapa program prioritas.
Diantaranya, makanan bergizi gratis pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah.
Ia memaparakan, kinerja ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5% selama 2022-2024, sementara pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat 5,02% pada Triwulan III 2024.
Oleh karena itu, diharapkan alokasi APBN 2025 dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Kepri.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh anggaran akan disalurkan melalui KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam untuk mendukung 314 Satker K/L yang tersebar di Kepulauan Riau.
Berikut alokasi dana TKD masing-masing pemerintah daerah se-Kepri:
1. Pemerintah Provinsi Kepri: Rp2,09 triliun
2. Kota Batam: Rp1,6 triliun
3. Kota Tanjungpinang: Rp719,95 miliar
4. Kabupaten Bintan: Rp907,79 miliar
5. Kabupaten Karimun: Rp812,63 miliar
6. Kabupaten Lingga: Rp776,01 miliar
7. Kabupaten Natuna: Rp854,94 miliar
8. Kabupaten Kepulauan Anambas: Rp686,20 miliar. (Ism)
Editor: Brp
