Medianesia.id, Tanjungpinang – Memasuki 104 hari masa kerja sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura, terus mendorong program keberlanjutan pembangunan.
Meski angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Provinsi Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16 persen (year-on-year) pada triwulan I 2025, menjadikannya yang tertinggi ketiga di Sumatera. Capaian ini melanjutkan tren positif pada triwulan IV 2024, yang tumbuh 5,14 persen dan menempatkan Kepri di peringkat 13 nasional.
Namun, capaian tersebut tidak serta-merta menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Suhadi, mengingatkan agar pemerintah tidak terbuai oleh angka-angka statistik yang terlihat menggembirakan.
“Jangan hanya terpaku pada ranking dan angka investasi. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini mampu menekan angka pengangguran atau tidak?,” kata Suhadi, Rabu, 4 Juni 2025.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat hanyalah sebatas angka statistik semata.
Karena itu, arah pembangunan ke depan harus fokus menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi riil di daerah.
Selain itu, Suhadi juga menyoroti belum optimalnya pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan sektor perikanan dan konektivitas kemaritiman.
Ia menyebut beberapa pelabuhan dan sarana pendukung ekonomi daerah hingga kini belum dibangun secara merata.
“Kalau pelabuhan belum ada, infrastruktur belum menyentuh sentra ekonomi, bagaimana kita mau bicara percepatan?,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini juga menilai, kondisi ekonomi yang tidak merata ini tidak bisa dikaitkan dengan kondisi ekonomi global yang juga menurun.
“Justru persoalan ini murni disebabkan belum optimalnya pemanfaatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” terangnya.
Tak hanya itu, Suhadi juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Tujuan BUMD jangan seperti lembaga sosial. Harus punya orientasi profit. Kalau hanya ngurus swalayan tanpa rencana bisnis jelas, kapan bisa untungnya?,” tegasnya.
Ia meminta, pemerintah mengevaluasi direksi BUMD yang tidak memiliki business plan yang realistis. Keberadaan BUMD seharusnya bisa menjadi tumpuan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor-sektor produktif.
Selain itu, Ketua Pansus LKPJ APBD Kepri 2024 ini juga menyoroti beban anggaran belanja pegawai Pemprov Kepri yang sudah melampaui 35 persen dari total APBD.
Kondisi ini dinilainya memberatkan, apalagi dengan penambahan pegawai melalui skema PPPK.
“Kalau sudah over budget, tentu harus ada langkah lain untuk menggenjot pendapatan lewat BUMD, retribusi, dan pungutan legal lainnya,” katanya.
Oleh karena itu, Suhadi menekankan, seharusnya Pemprov Kepri tidak terbuai dengan angka-angka statistik bahkan menjadikan patokan utama keberhasilan pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi tinggi harus sejalan dengan turunnya angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pastikan manfaatnya dirasakan merata di seluruh wilayah Kepri,” pungkasnya. (Ism)
Editor: Brp
