Adanya sosialisasi dan koordinasi awal Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 ini, implementasi dan sinergi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat berjalan lancar.
“Tentunya dalam mendukung optomalisasi pendapatan asli daerah,” tambah Bupati Karimun. (*)
Editor: Brp
Krisis Air Bersih di Pulau Bintan, DPRD Kepri Desak PDAM Cari Sumber Air Baru
Soal Sampah Jadi Perhatian Presiden Prabowo, Batam Dukung Gerakan Indonesia ASRI
Produsen Teh Prendjak Hengkang dari Tanjungpinang, Cermin Lemahnya Iklim Usaha?
Sejumlah Wilayah di Tanjungpinang Mulai Alami Krisis Air Bersih
Mangkrak Bertahun-tahun, Pelabuhan Dompak Baru Diwacanakan Direhabilitasi 2027
