Medianesia.id, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mendorong peningkatan sinergi komunikasi antar kementerian dan lembaga dalam upaya pemberantasan penyelundupan.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Intelijen dan Keamanan, Bina Masyarakat, dan Objek Vital Nasional, M. Sujono, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Sejumlah instansi terkait turut hadir, termasuk lembaga yang berperan dalam pengelolaan komunikasi publik dan pengawasan informasi digital.
“Sinergi lintas sektor menjadi elemen penting dalam pemberantasan penyelundupan dan perlindungan informasi di ruang digital. Dengan indikator yang terukur dan pelaporan rutin, komunikasi publik dapat diarahkan untuk menghasilkan dampak yang nyata,” ujar M. Sujono.
Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan perlunya penyusunan narasi strategis yang terkoordinasi.
Narasi tersebut sebaiknya dimulai dari KSP, kemudian diperkuat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar penyampaian kebijakan pemerintah lebih efektif di masyarakat.
KSP juga menekankan bahwa penyelundupan merupakan isu strategis yang menjadi prioritas nasional. Pencegahannya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari kerugian negara.
Prita Laura dari KSP menambahkan bahwa evaluasi kinerja Satgas Koordinasi Media, Informasi, dan Ruang Siber sebaiknya mengacu pada dampak nyata di masyarakat, bukan hanya pada jumlah publikasi yang diproduksi.
“Indikator kinerja Satgas Media harus mencerminkan perubahan perilaku masyarakat, bukan semata kuantitas publikasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Komdigi menyatakan dukungan penuh terhadap Desk Koordinasi, termasuk penguatan jaringan Bakohumas yang mencakup lebih dari 90 unit humas kementerian dan lembaga, serta kolaborasi dengan penyuluh informasi dan kelompok masyarakat di tingkat lapangan.
Rapat bersama Kemenko Polhukam menyepakati pelaporan mingguan Satgas dengan tiga indikator kinerja (KPI), yakni tingkat publikasi sebagai tolok ukur distribusi pesan, monitoring isu sebagai respons terhadap dinamika informasi serta dampak terhadap masyarakat sebagai refleksi perubahan kesadaran dan perilaku.(*)
Editor: Brp
