Medianesia.id, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan menjadi penghambat laju pembangunan di provinsi ini.
Meski nilai TKD Kepri tahun depan diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp1,4 triliun, Pemprov Kepri tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program strategis melalui penataan ulang belanja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita sedang menghitung ulang dan menata prioritas belanja agar program strategis tetap berjalan. Di sisi lain, PAD harus terus kita genjot,” ujar Nyanyang di Tanjungpinang, belum lama ini.
Baca juga: Pemprov Kepri Andalkan Program Kampung Nelayan untuk Atasi Keterbatasan APBD
Menurutnya, salah satu fokus utama Pemprov Kepri adalah menggerakkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan berkontribusi nyata terhadap kas daerah.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi potensi pendapatan dari sektor-sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, dan perikanan.
“BUMD harus bisa jadi motor penggerak ekonomi daerah. Kita dorong agar tidak hanya bertahan, tapi juga mampu mencetak keuntungan untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Baca juga: Pemprov Kepri Siapkan Rp3 Miliar untuk Pelatihan Vokasi, Ciptakan SDM Siap Kerja 2026
Selain memperkuat PAD, Pemprov Kepri juga membuka kemungkinan mengambil skema pinjaman daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis.
Namun langkah tersebut, masih menunggu pembahasan dan persetujuan bersama DPRD Kepri.
“Pinjaman itu masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Yang jelas, kita berupaya menjaga keseimbangan fiskal sambil terus mencari peluang peningkatan pendapatan,” jelasnya.
Nyanyang menambahkan, penurunan TKD harus dijadikan momentum bagi Kepri untuk lebih mandiri secara fiskal. Dengan memperkuat basis pendapatan daerah dan mendorong investasi produktif, Pemprov optimistis dapat menjaga roda pembangunan tetap berputar.(ADV)
Editor: Brp
