Medianesia.id, Tanjungpinang – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau, Hery Mokhrizal, menyampaikan Pemprov Kepri belum akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada serentak 2024.
Baik, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan TNI/Polri. Menurutnya, penandatanganan NPHD anggaran Pilkada akan dilaksanakan setelah APBD Perubahan 2023 disahkan.
“Menunggu pengesahan APBD Perubahan 2023 dulu, baru penandatangan NPHD,” ungkapnya, Sabtu (16/9).
Ia menjelaskan, alasan pemilihan jadwal NPHD tersebut dikarenakan anggaran Pilkada Kepri baru dialokasikan sebesar 40 persen di APBD Perubahan 2023.
Sehingga, setelah NPHD ditandatangani tahapan Pilkada 2024 sudah bisa dimulai sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Sesuai dengan ketentuan, setelah 2 pekan NPHD ditandangani 40 persen anggaran Pilkada langsung dilaksanakan,” katanya.
