Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan setiap tahunnya.
Pada tahun 2024 ini, Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,358 miliar untuk memberikan perlindungan BPJS kepada 36.500 nelayan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Nelayan adalah pahlawan pangan kita. Kesejahteraan mereka adalah prioritas utama. Dengan BPJS ini, kita ingin memberikan rasa aman dan tenang kepada mereka saat melaut,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Menurut Ansar, mulai tahun 2025 mendatang, skema pembiayaan program BPJS untuk nelayan akan berubah. Jika sebelumnya dibagi dengan APBD kabupaten/kota, mulai tahun depan seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh APBD Provinsi Kepri.
“Kami menyadari pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan. Oleh karena itu, kami akan terus meningkatkan anggaran untuk program ini,” tegas Ansar.
Smentara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Said Sudrajat, menjelaskan tahun 2025 mendatang Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,138 miliar untuk perlindungan BPJS TK bagi 35.407 rumah tangga nelayan.
Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp6,361 miliar yang mengakomodir 31.556 rumah tangga nelayan.
Sementara, sebanyak 4.944 rumah tangga nelayan ditanggung Kabupaten Kota dengan alokasi Rp996,7 juta. Sehingga jika digabung tahun ini ada 36.500 nelayan dengan total anggaran Rp7,358 miliar.
“Nanti di tahun 2025 Insya Allah kami akan tingkatkan lagi,” katanya.
Alokasi APBD Kepri untuk pembiayaan ini memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2023, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,469 miliar untuk 17.208 rumah tangga nelayan ditambah dengan blended budgeting Rp2,741 miliar ditanggung kabupaten kota untuk 15.042 rumah tangga nelayan.
Program ini sendiri bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada nelayan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan dan kematian. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan tenang bagi para nelayan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan taraf hidup nelayan dan memberikan dukungan yang berkelanjutan.
Dengan adanya jaminan perlindungan sosial, diharapkan nelayan di Kepri dapat lebih fokus pada pekerjaannya tanpa harus khawatir terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi.
Petani dan Buruh Pelabuhan Akan Dapat BPJS Gratis
Selain para nelayan, jaminan sosial tenaga kerja secara gratis nantinya juga akan menyasar kepada para petani dan buruh pelabuhan di Kepri. Gubernur menyampaikan, pihaknya akan secara perlahan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
“Pelan-pelan, kita hitung kemampuan anggaran kita. Nanti para buruh pelabuhan dan petani juga akan kita berikan iuran BPJS. Biar mereka semua mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa pihak keluarga bisa mengklaim,” jelas Ansar.**
Editor: Brp
