Medianesia.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar. Salah satu langkah strategis yang akan dimulai pada tahun 2026 adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi 58 dokter spesialis dan subspesialis.
Program ini menjadi terobosan besar untuk menjawab keterbatasan tenaga medis di wilayah kepulauan, sekaligus memastikan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Kepri.
“Dalam program ini, Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota akan menyekolahkan dokter spesialis dan subspesialis. Tujuannya agar seluruh daerah, termasuk pulau-pulau, bisa memiliki tenaga medis yang memadai,” ujar Ansar Ahmad saat menghadiri kegiatan di Perumahan Bukit Raya, Tanjungpinang, Senin, 20 Oktober 2025.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kepri per Juni 2025, provinsi ini masih kekurangan sekitar 120 dokter spesialis dan subspesialis. Kebutuhan tertinggi tercatat di RSUP Raja Ahmad Tabib, RSJKO Engku Haji Daud, dan RSUD Embung Fatimah Batam.
Baca juga: Pemprov Kepri Hibahkan Ambulans untuk Warga Bukit Raya
“Kita ingin masyarakat di pulau-pulau terpencil tidak perlu lagi ke kota besar untuk berobat. Dengan adanya dokter spesialis dari anak-anak daerah sendiri, layanan akan lebih dekat dan berkelanjutan,” jelas Ansar.
Program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh pemerintah kabupaten/kota dan DPRD se-Kepri. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis pada September 2025 lalu.
“Kabupaten Anambas mendapatan bantuan Rp200 miliar dari Presiden untuk pembangunan rumah sakit baru. Maka SDM kesehatan juga harus kita siapkan dengan baik agar pelayanan maksimal,” tegasnya.
Dari total 58 penerima beasiswa, sebanyak 46 orang dibiayai Pemprov Kepri, sementara sisanya didukung oleh pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme sharing budget.
Setiap penerima beasiswa wajib menandatangani kontrak dan akta notaris, dengan komitmen mengabdi minimal 20 tahun di daerah asal. Jika melanggar, mereka akan dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin praktik sesuai ketentuan bersama dengan Kemenkes.
Baca juga: Gubernur Ansar Genjot Perluasan FTZ Bintan dan Karimun Menyeluruh
Apresiasi Pemerintah Pusat
Program beasiswa dokter spesialis dan sub spesialis ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi daring bersama Kemenko PMK pada Juli 2025, program ini disebut sebagai contoh nyata kebijakan daerah yang responsif dan berorientasi kebutuhan masyarakat.
“Tidak banyak daerah yang mengambil inisiatif seperti ini. Kepri menjadi contoh bagaimana daerah mampu merancang solusi nyata terhadap keterbatasan tenaga medis. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh,” ujar Asisten Deputi Peningkatan SDM Kesehatan Kemenko PMK, Redemtus Alfredo Sani.
Sementara itu, Direktur Perencanaan SDM Kesehatan Kemenkes, Laode Musafin, menilai langkah Kepri sejalan dengan strategi nasional untuk memperbaiki distribusi tenaga medis.
“Rasio dokter spesialis di Indonesia masih rendah, sekitar 0,47 per 1.000 penduduk. Langkah Kepri seperti ini sangat dibutuhkan agar pemerataan tenaga medis bisa terwujud,” ujarnya.
Program beasiswa dokter spesialis yang diinisiasi Ansar Ahmad ini menjadi tonggak penting pemerataan layanan kesehatan di Kepulauan Riau. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan, program ini sekaligus mempertegas visi Ansar untuk membangun Kepri yang tangguh, sehat, dan berdaya saing.(ADV)
Editor: Brp
