Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan melakukan penyesuaian terhadap belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan diefisiensi pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Langkah ini diambil menyusul adanya pemotongan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menjelaskan bahwa nilai TKD untuk Pemprov Kepri pada tahun 2026 menurun menjadi Rp1,4 triliun.
Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi sejumlah kegiatan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan belanja pegawai.
“Belanja pegawai masih dibahas, termasuk belanja rutin lainnya,” ujar Nyanyang, Kamis, 30 Oktober 2025.
Menurut Nyanyang, pembahasan anggaran ini tengah difokuskan pada upaya memilah program prioritas agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Baca juga: Tahun 2026 Berat: Pendapatan Kepri Seret, Belanja Ditutup Pinjaman Daerah
“Kita tentukan program prioritasnya apa saja. Nanti kita hitung juga pendapatannya,” tegasnya.
Selain menyesuaikan belanja pegawai, Pemprov Kepri juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sementara rencana pinjaman daerah masih menunggu persetujuan dari DPRD Kepri.
“Untuk pinjaman tinggal menunggu persetujuan DPRD. Yang jelas, kita juga berupaya meningkatkan PAD,” tambah Nyanyang.
Berdasarkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kepri Tahun 2026, total TKD tahun 2026 menurun 26 persen menjadi Rp1,467 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp1,96 triliun.
Dampaknya, total APBD Kepri 2026 yang semula dirancang sebesar Rp3,967 triliun, kini harus disesuaikan menjadi Rp3,471 triliun.
Baca juga: Penurunan Dana Transfer Tekan Anggaran Kepri, TPP ASN Masih Ditinjau Ulang
Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan hanya mencapai Rp3,7 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp3,967 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sekitar Rp267 miliar.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, sebelumnya mengakui kondisi fiskal daerah tahun depan akan cukup menantang.
Ia mengatakan, pendapatan murni daerah Kepri saat ini hanya sekitar Rp3,2 triliun, sementara kekurangan Rp495 miliar direncanakan akan ditutup melalui pinjaman daerah.
“Kita hitung pendapatan daerah tinggal Rp3,2 triliun. Mau tidak mau, kita harus benar-benar melakukan efisiensi dan menyisir kegiatan di seluruh OPD,” ujar Ansar usai rapat paripurna di DPRD Kepri pada 6 Oktober 2025 lalu.
Langkah Pemprov Kepri melakukan penyesuaian anggaran, termasuk TPP ASN yang diefisiensi, bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan agar program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.(Ism)
Editor: Brp
