medianesia.id – Pemprov Kepri optimis bisa menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi Kepri lewat sejumlah program strategis.
Tahun 2022 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Kepri mendekati 28 ribu orang.
Angka tersebut tersebar di Kota Batam sebanyak 14,65 ribu orang. Kota Tanjungpinang sebanyak 5,97 ribu orang, Kabupaten Lingga sebanyak 4,05 ribu orang, Kabupaten Natuna 2,15 ribu orang.
Kemudian di Kabupaten Karimun sebanyak 1,59 ribu orang.Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 0,48 ribu orang, dan Kabupaten Bintan 0,32 ribu orang.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kepri, Misni mengatakan, Pemprov Kepri memberikan atensi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kepri.
Menurutnya, ada empat program strategis bagi menekan persoalan ini. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan yang terjadi.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kepri ini menjelaskan, pertama adalah penanganan Infrastruktur dasar berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih, dan listrik.
“Program ini, terus dilakukan secara kontinyu,” ujar Misni, Kamis (9/3/2023) di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.
Kedua adalah bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Berikutnya, upaya yang akan dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil seperti Posyandu, RT/RW, Bumdes, UMKM, Perikanan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Sedangkan yang keempat melalui program beasiswa bagi siswa tidak mampu.
“Dibawah kendali Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, program beasiswa terus berlanjut dalam dua tahun ini. Salah satu sasarannya adalah mahasiswa kurang mampu,” tutup Misni.*
