Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mempersiapkan Kepri Bebas TBC 2030.
Setelah sukses dengan berbagai program unggulan, kini Pemprov Kepri menaruh perhatian serius terhadap penanganan tuberkulosis (TBC), penyakit menular yang masih menjadi ancaman kesehatan global.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar dari Belanja Tak Terduga (BTT) APBD 2025 untuk memperkuat upaya eliminasi TBC.
Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan alat skrining, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga pemberdayaan kader TBC di seluruh kabupaten dan kota.
“Sesuai instruksi Presiden Prabowo, penanganan TBC menjadi program strategis nasional. Semua kepala daerah, termasuk saya, diminta memastikan program ini berjalan baik untuk mendukung target eliminasi TBC tahun 2030,” tegas Gubernur Ansar di Tanjungpinang, belum lama ini.
Ansar menilai, TBC bukan sekadar persoalan medis, melainkan juga indikator penting keberhasilan pembangunan manusia. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh elemen masyarakat.
Baca juga: Wagub Kepri Turun Langsung ke Dapur MBG, Pastikan Proses Masak Aman dan Higienis
“Ini bukan hanya program kesehatan, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, yaitu hidup sehat,” ujar Ansar.
Langkah Pemprov Kepri ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan dana BTT untuk penanganan TBC bahkan telah dikonsultasikan ke pusat agar sesuai dengan ketentuan dan dapat segera direalisasikan.
Sinergi Pusat-Daerah, Bergerak Bersama Hadapi TBC
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri, menjelaskan total kebutuhan anggaran penanganan TBC di Kepri mencapai Rp12 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp5 miliar berasal dari Pemprov Kepri dan Rp7 miliar ditanggung bersama oleh tujuh kabupaten/kota.
“Dana itu akan digunakan untuk menambah 5.000 cartridge tes cepat molekuler (TCM), memperkuat kapasitas kader TBC, serta mewajibkan skrining TBC bagi ASN dan tenaga kerja setiap enam bulan sekali,” kata Bisri.
Menurutnya, langkah ini bertujuan agar penemuan kasus semakin masif dan pengendalian penyakit bisa lebih terukur.
Bisri menuturkan, Pemprov Kepri telah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC sejak 2022. Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan alat tes, minimnya mesin X-ray portable, serta belum optimalnya peran kader TBC di lapangan.
“Indonesia masih menjadi negara dengan penderita TBC terbanyak kedua di dunia setelah India. Setiap tahun sekitar 1,3 juta orang meninggal karena penyakit ini. Karena itu, kita di Kepri harus bekerja lebih keras,” jelas Bisri.
Selain peningkatan fasilitas, Pemprov Kepri juga memperluas skrining aktif menggunakan X-ray portable di berbagai daerah.
Pada September 2025, kegiatan skrining di Bintan dan Tanjungpinang berhasil menjaring lebih dari 1.000 orang, dengan puluhan di antaranya terindikasi TBC dan langsung ditangani secara medis.
“Langkah serupa juga kami lakukan di Batam dengan melibatkan organisasi profesi dan komunitas kesehatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat,” tambah Bisri.
Pemprov Kepri terus mendorong penggunaan teknologi medis modern seperti tes cepat molekuler (TCM), pemeriksaan dahak digital, dan rontgen dada berbasis AI untuk mempercepat deteksi kasus.
Komitmen Gubernur Ansar Ahmad di sektor kesehatan terlihat jelas dari berbagai langkah nyata yang telah dilakukan selama kepemimpinannya.
Dari peningkatan layanan di RSUP Raja Ahmad Thabib, pengembangan rumah sakit daerah, hingga peluncuran operasi bypass jantung dan neurointervensi, kini Pemprov Kepri melangkah lebih jauh dengan target besar: Kepri Bebas TBC 2030.(ADV)
Editor: Brp
