Medianesia.id, Batam – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat kerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam hal pengendalian dan pengawasan distribusi BBM subsidi.
Kerja sama ini difokuskan pada pengaturan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) seperti solar, dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, di salah satu hotel di Kota Batam, Selasa, 22 Juli 2025.
Gubernur Ansar menekankan, meningkatnya aktivitas ekonomi di Kepri harus diiringi pengawasan distribusi BBM yang efektif agar tepat sasaran.
“Sejak kerja sama ini dimulai pada 2022, banyak hasil luar biasa yang telah dicapai, khususnya dalam penyaluran BBM subsidi yang lebih terarah kepada masyarakat yang berhak,” ujar Ansar.
Ia menjelaskan, kerja sama ini telah menghasilkan sejumlah langkah strategis, seperti pemenuhan kuota BBM, penerbitan surat edaran, serta pembentukan tim koordinasi distribusi bahan bakar minyak.
Langkah lainnya antara lain adalah sosialisasi Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 terkait surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian BBM subsidi, rapat koordinasi rutin bersama BPH Migas dan PT Pertamina, hingga penggunaan fuel card di SPBU untuk mengontrol volume pembelian.
“Termasuk pengawasan lapangan bersama, pemantauan SPBU dan APMS, pengendalian konsumsi berlebih dan indikasi penyimpangan distribusi BBM, hingga monitoring dan penindakan terhadap pelanggaran distribusi BBM,” sebut Ansar.
Sementara itu, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan Pemprov Kepri menjadi mitra strategis karena dinilai paling memahami kondisi konsumennya.
“Kami mengapresiasi Kepri sebagai daerah yang paling proaktif. Dukungan dalam verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi sangat membantu,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Kepri dijadikan proyek percontohan nasional dalam penyaluran BBM satu harga yang tepat sasaran, terbukti dengan penghargaan BPH Migas Award Tahun 2023 dan 2024 yang diraih Kepri.
“Kepri bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam pengawasan distribusi BBM subsidi secara cepat, akurat, dan terkontrol,” pungkas Erika.(*)
Editor: Brp
