Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadikan program Kampung Nelayan sebagai salah satu strategi utama untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui program ini, Pemprov Kepri berupaya menarik dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Program Kampung Nelayan itu salah satu potensi besar untuk menanggulangi keterbatasan APBD kita,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, belum lama ini.
Ansar menjelaskan, program Kampung Nelayan memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di provinsi yang 96 persen wilayahnya merupakan lautan tersebut.
Untuk itu, Pemprov Kepri telah mengusulkan 115 titik Kampung Nelayan kepada KKP. Usulan ini dibahas secara langsung bersama Direktorat Jenderal Budidaya KKP, serta diikuti para bupati dan wali kota se-Kepri.
Baca juga: Pemprov Kepri Siapkan Rp3 Miliar untuk Pelatihan Vokasi, Ciptakan SDM Siap Kerja 2026
“Pak Menteri sudah mengarahkan agar kita mengusulkan 100 Kampung Nelayan, tapi kami ajukan 115 titik,” jelas Ansar.
Setiap unit Kampung Nelayan diperkirakan bernilai sekitar Rp22 miliar, menjadikannya peluang besar untuk menopang pembangunan daerah.
Namun, Pemprov Kepri dihadapkan pada tantangan penyediaan lahan yang cukup luas di setiap lokasi.
“Kita akan meminta diskresi soal luasan lahan, karena tidak semua desa di pulau-pulau memiliki area yang besar,” kata Ansar.
Selain Kampung Nelayan, Pemprov Kepri juga tengah memperjuangkan berbagai program nasional lainnya, seperti Program Tiga Juta Rumah, Sekolah Rakyat, serta pengembangan fasilitas pertanian dan kesehatan.
Baca juga: Ansar Ahmad: Pembangunan Pelabuhan Wujud Komitmen Negara Hadir di Pulau Terluar
Menurut Ansar, langkah agresif mencari dukungan dana pusat merupakan keharusan di tengah terbatasnya APBD Kepri yang masih berada di bawah Rp4 triliun per tahun.
Kondisi ini membuat Pemprov tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dana daerah untuk menjalankan program pembangunan strategis.
“Kita tugaskan semua OPD agar aktif mencari peluang pendanaan ke pemerintah pusat, karena sebagian besar anggaran pembangunan di daerah memang dialokasikan melalui berbagai kementerian,” tegasnya.
Ansar menilai, kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 2.408 pulau menuntut dukungan fiskal yang kuat untuk membangun infrastruktur dan menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama di wilayah terluar dan perbatasan.
“Program Kampung Nelayan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga penguatan wilayah perbatasan dan kedaulatan maritim,” tutup Ansar.(ADV)
Editor: Brp
