Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus mendorong efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Upaya ini mencakup efisiensi belanja pada berbagai kegiatan, seperti seremonial, kajian, studi banding, seminar, serta perjalanan dinas.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, meminta setiap kepala perangkat daerah segera menyiapkan laporan efisiensi terkait program dan kondisi APBD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Untuk teknis pelaporan dan data kinerja, saya harap dapat terintegrasi dengan baik. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kita semua, karena tentunya akan mempengaruhi progres capaian kinerja,” ujar Raja Ariza dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Lt.3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin, 24 Februari 2025.
Ia menekankan, langkah efisiensi ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Inpres tersebut, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025, bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran serta memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
“Inpres ini bertujuan untuk melakukan penghematan anggaran belanja negara dan daerah, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan APBN dan APBD,” kata Raja Ariza.
Lebih lanjut, Raja Ariza juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, akuntabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Saya berharap kita semua terus bersinergi agar semua program dan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan optimal sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan,” tutupnya.
Dalam rapat tersebut, para kepala perangkat daerah juga menyampaikan berbagai saran dan masukan guna meningkatkan capaian kinerja OPD secara menyeluruh.
Selain itu, dibahas pula strategi penguatan koordinasi antara OPD untuk memastikan kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan secara efektif tanpa mengganggu pelayanan publik yang menjadi prioritas utama Pemko Tanjungpinang. (Ism)
Editor: Brp
