Medianesia.id, Batam – Pemerintah saat ini sedang merancang skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG guna memastikan subsidi tepat sasaran.
Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya indikasi kebocoran subsidi yang selama ini tidak sepenuhnya mencapai penerima yang berhak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kebocoran subsidi diperkirakan mencapai Rp 100 triliun. Hal ini menunjukkan besarnya nilai subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Subsidi BBM dan listrik yang tidak tepat sasaran diperkirakan sekitar 20-30%, atau sekitar Rp 100 triliun. Ini jumlah yang sangat besar,” kata Bahlil seperti ditulis detikcom.
Penyusunan skema baru ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang juga menunjuk Bahlil sebagai ketua tim khusus pembahasan subsidi.
Kebocoran subsidi ini terdeteksi berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), baik untuk subsidi BBM maupun listrik.
Tahun ini, anggaran untuk subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun, dengan alokasi Rp 83 triliun khusus untuk LPG. Berdasarkan berbagai laporan, ada indikasi ketidaktepatan sasaran pada subsidi tersebut.
Bahlil menyebutkan beberapa opsi sedang dipertimbangkan, termasuk penyaluran subsidi melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.
“Besok kami akan mulai rapat perdana, meski sebelumnya sudah ada beberapa pertemuan. Beberapa opsi sedang kami kaji, salah satunya adalah penyaluran subsidi melalui BLT atau skema campuran lainnya,” jelas Bahlil.
Timnya diberi waktu dua minggu oleh Presiden Prabowo untuk menyelesaikan skema subsidi baru ini dan segera melaporkan hasilnya.
“Ada kemungkinan subsidi langsung ke rakyat, ada juga yang tetap seperti skema sekarang. Kami diberikan waktu dua minggu untuk menyelesaikan pembahasan ini,” tambahnya.(*)
Editor: Brp
