Medianesia.id, Jakarta – Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite diisukan akan dihapus oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dihimbau oleh masyarakat agar perlu memberi subsidi terkait hal ini. Takutnya, masyarakat akan merasa berat karena kondisi tersebut.
“Pertama saya kira mau tidak mau, agar harga ini tidak memberatkan masyarakat kalau Pertamax yang akan menjadi yang utama, maka pemerintah harus memberikan subsidi,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, Minggu (26/12/2021).
Mamit pun menjelaskan, bahwa tentunya subsidi ini disesuaikan dengan kondisi keuangan Negara. Demikian dengan PT Pertamina (Persero) yang juga harus menyampaikan dengan jelas bagaimana perkembangan dan melakukan penyesuaian harga bahan bakar nantinya.
“Jangan nanti pada saat harganya turun Pertamina nggak mau menurunkan, atau pada saat naik Pertamina tidak menaikkan,” jelasnya.
Mamit berharap, menjadikan Pertamax sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang utama tidak dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah harus melihat kondisi masyarakat menyeluruh, apalagi di saat pandemi seperti sekarang.
“Harapan saya tidak dalam waktu dekat ini di-dry-kannya. Kita sambil lihat perekonomian masyarakat seperti apa pasca pandemi ini sehingga ada momen yang pas, kapan memang Pertalite ini kita dry-kan,” ucapnya.
Solusi lain terkait masalah ini ialah membentuk petroleum fund yaitu dana pungutan yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan di sector hulu dan hilir, serta untuk kepentingan masyarakat luas. Ia mengatakan, konsepnya hampir mirip dengan dana sawit.
“Solusi yang lain yang menurut saya mungkin aja, yang namanya petroleum fund. Mumpung sekarang revisi UU Migas dalam pembahasan, saya kira petroleum fund ini bisa menjadi salah satu opsi, pengembangan ataupun terkait perekonomian masyarakat di sektor hulu dan hilir migas kita,” jelasnya.
“Misalnya ada dana yang disisakan ketika harga minyak lagi tinggi sehingga masyarakat tidak terlalu berat nanti, maka petroleum fund bisa dicairkan untuk menambah subsidi kepada masyarakat,” lanjutnya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, penghapusan Premium tidak akan berdampak pada masyarakat. Sebab, saat ini konsumsinya relatif kecil.
“Penghapusan Premium tidak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Alasannya, konsumen Premium sudah semakin kecil,” katanya.
Lain halnya jika Pertalite dihapus. Penghapusan BBM ini akan lebih banyak berdampak pada inflasi dan akan menggerus daya beli masyarakat.
“Kalau Pertalite juga dihapuskan akan mempunyai dampak terhadap inflasi, yang akan menggerus daya beli masyarakat. Pasalnya, sebagian besar konsumen sudah migrasi dari Premium ke Pertalite, sehingga konsumen Pertalite saat yang terbesar,” katanya.
Maka dari itu, harapannya tahun depan pemerintah hanya menghapus Premium saja, dan tidak menghapus Pertalite.
Mamit pun memperkirakan, Premium akan benar-benar dihapus tahun depan. Ia menjelaskan, konsumsi Premium adalah relatif lebih kecil daripada dengan konsumsi produk BBM jenis yang lain.
“Saya kira yang pertama kali dihapuskan tahun depan itu lebih ke Premiumnya ya. Karena memang kalau saat ini konsumsi Premium saya lihat sudah menurun bahkan berdasarkan data saat ini konsumsi premium 7,8% jika dibandingkan dengan konsumsi total BBM termasuk solar. Tapi kalau untuk dengan gasoline itu hanya 11,7%,” terangnya.
Menurut Mamit, jika Premium dihapus dalam waktu dekat, maka harus ada perubahan regulasi. Kemudian, Premium akan digantikan dengan masuknya Pertalite. Dengan menjadi BBM penugasan, Pertalite akan mendapat dana kompensasi dari pemerintah.
“Karena kalau kita tahu saat ini harga Pertalite jauh sekali di bawah harga keekonomian, bahkan selisihnya hampir Rp 4.000 kalau nggak salah. Kalau saya hitung angkanya Rp 3.000 sampai Rp 4.000,” jelasnya.
(dtk)
