Medianesia.id, Tanjungpinang – Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fathir, menegaskan dokumen LKPJ harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
Dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Tanjungpinang, Senin, 28 April 2025, Pansus LKPJ menyampaikan sejumlah rekomendasi penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Di antaranya adalah evaluasi kinerja perangkat daerah (OPD) agar lebih optimal, peningkatan serapan anggaran yang lebih proporsional, serta dorongan agar OPD penghasil lebih aktif dalam meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan retribusi.
“Harapannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2024 yang belum optimal dapat segera dibenahi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2030. Ini menjadi sarana untuk evaluasi menyeluruh guna perbaikan baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun mendatang,” ujar Fathir.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, didampingi Wakil Ketua II, Syarifah Elvyzana, dan dihadiri 16 anggota DPRD lainnya.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat-PPP-Hanura (DPN), serta Fraksi PKS-PAN, menyatakan menerima LKPJ Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dengan catatan rekomendasi yang telah disampaikan.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan masukan yang diberikan oleh DPRD.
“Masukan dan rekomendasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya. (Ism)
Editor: Brp
