Medianesia.id, Batam – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menekankan pentingnya mencari solusi untuk mengatasi ketimpangan (disparitas) pembangunan di berbagai wilayah Provinsi Kepulauan Riau, meski dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Pada tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri ditetapkan sebesar Rp4,34 triliun, namun dana riil yang dapat digunakan hanya sebesar Rp3,8 triliun.
Sebagian besar dari anggaran tersebut, sebesar Rp1,5 triliun, dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Hampir 70 persen dana pendidikan mengalir ke Kota Batam mengingat jumlah sekolah dan guru yang paling banyak di sana,” ujar Gubernur Ansar saat berbicara di hadapan masyarakat Natuna dan Anambas, Selasa (7/5/2024).
Dari Rp3,8 triliun anggaran yang tersedia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membaginya untuk berbagai keperluan, termasuk dana aspirasi 45 anggota DPRD sebesar Rp150 miliar, pembiayaan 43 organisasi perangkat daerah (OPD), bantuan untuk rumah ibadah, yayasan, dan pembangunan di tujuh kabupaten/kota.
Gubernur Ansar mengakui bahwa disparitas pembangunan sulit dihindari dengan keterbatasan anggaran yang juga dimiliki oleh kabupaten/kota.
Rata-rata kabupaten/kota di Kepri mengelola APBD sebesar Rp1 triliun, kecuali Kota Batam yang memiliki anggaran mencapai Rp6 triliun.
Anggaran ini terdiri dari Rp3,3 triliun dana APBD Kota Batam dan Rp2,6 triliun dana APBN melalui BP Batam, ditambah dengan dukungan kuat dari pihak swasta.
Untuk menghindari ketimpangan pembangunan antar wilayah, Gubernur Ansar menyatakan perlunya mencari sumber dana tambahan dari Pemerintah Pusat serta pengoptimalan dana CSR (Corporate Social Responsibility).
“Kami tidak segan-segan menongkrongi kementerian dan berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Kepri,” tegas Ansar.
Upaya tersebut telah membuahkan hasil, dengan sejumlah proyek pembangunan di kabupaten/kota di Kepri dibiayai oleh dana APBN. Tahun lalu, Kepri mendapatkan dana impres sebesar Rp700 miliar untuk berbagai proyek, termasuk pembangunan jalan Kuala Maras di Jemaja.
Selain itu, Kepri juga memperoleh hampir Rp400 miliar dari Kemenhub yang digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Roro di Jemaja, bantuan kapal Roro Bahtera Nusantara 01 dan 03, serta revitalisasi seluruh pelabuhan di Kabupaten Natuna. Kepri juga mendapatkan dana Rp60 miliar untuk revitalisasi Pulau Penyengat.
“Alhamdulillah, Pulau Penyengat sekarang sudah lebih tertata dan kunjungan wisatawan meningkat,” kata Gubernur Ansar.
Ia menambahkan bahwa APBD Kepri lebih dimanfaatkan untuk pembangunan yang membutuhkan dana tidak terlalu besar dan untuk efisiensi penggunaan anggaran, menerapkan kebijakan pengetatan seperti yang pernah diterapkan mantan Presiden RI Soeharto.
“Kita harus berhemat agar pembangunan bisa terlaksana di tengah keterbatasan,” ujarnya.
“Saya berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar APBD Kepri terus membaik,” tambahnya.
Sejak 5 Mei 2024, Gubernur Kepri beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna.
Kunjungan yang berlangsung hingga 9 Mei ini dimanfaatkan Gubernur Ansar untuk bersilaturahmi dengan masyarakat dan menyosialisasikan berbagai proyek pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.
Di setiap kecamatan yang dikunjungi, Gubernur juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi masyarakat setempat.(Adv)
Editor: Brp
