Medianesia, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai aksi demonstrasi besar pada Agustus 2025 merupakan dampak langsung dari tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
Menurutnya, kondisi ini berakar dari kebijakan fiskal dan moneter yang terlalu ketat.
Purbaya menyebut, sejak pertengahan 2023 pertumbuhan uang primer (base money) terus melemah hingga mencapai 0% pada medio 2024.
Dampaknya, perekonomian ikut melambat. Meski sempat tumbuh 7% pada April 2025, peredaran uang kembali turun hingga menyentuh 0% pada Agustus.
Baca juga: Siapa Purbaya Yudhi Sadewa? Sosok Ekonom Pilihan Prabowo Gantikan Sri Mulyani
“Yang kemarin demo itu karena tekanan panjang di ekonomi, akibat kebijakan fiskal dan moneter kita sendiri yang sebenarnya bisa dikendalikan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, seperti ditulis dalam laporan Bisnis Indonesia pada Rabu (10/9/2025).
Bukan Semata Faktor Global
Purbaya menilai pemerintah terlalu sering menyalahkan ketidakpastian global, padahal 90% perekonomian Indonesia digerakkan oleh permintaan domestik.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020 menunjukkan bahaya jika kebijakan moneter dan fiskal dibuat terlalu ketat: likuiditas kering, sektor riil melemah.
Belajar dari Krisis Masa Lalu
Ia kembali menyinggung krisis 1997–1998, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga hingga di atas 60% untuk menjaga rupiah.
Di saat bersamaan, uang primer justru melonjak 100%. Akibatnya, kebijakan moneter berantakan, sektor riil kolaps, dan nilai tukar tetap tertekan.
Sebaliknya, pada krisis global 2008–2009, pemerintah mempercepat belanja dan menurunkan bunga, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Pola serupa juga ditempuh saat pandemi Covid-19, ketika Bank Indonesia menggelontorkan Rp300 triliun ke perbankan pada 2021.
Langkah itu membuat pertumbuhan uang kembali positif di atas 20%.
Strategi Ekonomi Purbaya
Usai dilantik menjadi Menkeu, Purbaya melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa pemerintah menyimpan kas Rp425 triliun di Bank Indonesia.
Dari jumlah itu, Rp200 triliun akan disalurkan ke sistem perbankan agar bisa menggerakkan sektor riil.
“Kalau uangnya masuk ke sistem, ekonomi bisa hidup lagi. Sektor swasta yang akan ambil alih,” kata Purbaya.
Baca juga: Pemerintah Targetkan Rp3.147 Triliun dari Pajak, Ekonomi Digital Jadi Andalan
Meski begitu, ia mengakui penyaluran kas tersebut membuat ruang belanja pemerintah berkurang. Namun, menurutnya langkah ini tetap lebih baik ketimbang membiarkan sistem keuangan kering.
Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga menargetkan perbaikan serapan anggaran.
Ia berjanji akan memantau eksekusi belanja kementerian dan lembaga agar lebih cepat dan efektif.
Target Pertumbuhan Ekonomi
Purbaya membandingkan dua era kepemimpinan sebelumnya. Pada masa Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6% berkat laju pertumbuhan uang primer 17% dan kredit swasta 22%.
Sedangkan pada era Presiden Jokowi, pertumbuhan hanya sedikit di bawah 5% karena uang beredar rata-rata 7% dan sempat stagnan.
Baca juga: Agustus 2025: Inflasi Kepri Naik Tipis, Warga Masih Keluhkan Harga Pangan
Ke depan, ia bertekad menggabungkan kekuatan sektor swasta seperti era SBY dengan dukungan fiskal pemerintah seperti era Jokowi.
Dengan bauran kebijakan tersebut, target pertumbuhan ekonomi 6,5% diyakini bisa dicapai.
“Pemerintah tidak bisa mengatur semua pelaku ekonomi. Yang bisa kita lakukan adalah menciptakan kondisi agar mereka bisa tumbuh dan bergerak dengan sendirinya,” tegas Menkeu Purbaya.(*)
Editor: Brp
