Medianesia, Batam – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam sebuah upacara yang digelar di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pejabat dari sejumlah unit eselon I, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
Menkeu menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar proses administratif, melainkan amanah negara yang mengandung tanggung jawab besar terhadap kepentingan publik.
Baca juga: BTN Gelar Anugerah Jurnalistik dan Foto 2025, Siapkan Hadiah Rp176 Juta
Para pejabat diminta menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung tinggi integritas.
“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan menjaga integritas. Ini merupakan tugas negara dan kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” kata Purbaya.
Menkeu juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang tepat sasaran untuk mendorong permintaan domestik.
Menurutnya, besarnya pasar dalam negeri perlu dilindungi dari praktik persaingan tidak sehat, termasuk masuknya barang ilegal yang dapat merugikan industri nasional.
Baca juga: Kemenkes: Influenza H3N2 Bukan Virus Baru, Kasus di Indonesia Cenderung Menurun
“Permintaan domestik harus didorong pertumbuhannya melalui kebijakan fiskal yang tepat. Namun jika pasar dibanjiri barang selundupan, maka perusahaan dalam negeri akan kesulitan bersaing secara adil,” ujarnya.
Sehubungan dengan itu, Purbaya menegaskan peran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam menjaga pasar domestik.
Ia meminta seluruh jajaran Kemenkeu, khususnya pejabat yang baru dilantik, untuk meningkatkan disiplin kerja, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pengawasan pasar berjalan secara bersih dan profesional.
Berikut daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kementerian Keuangan yang dilantik.
Baca juga: Presiden Prabowo Dorong Perguruan Tinggi Perkuat Riset untuk Industri Nasional
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gatot Sugeng Wibowo
Direktur Teknis Kepabeanan, Imik Eko Putro
Direktur Fasilitas Kepabeanan, Susila Brata
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Djaka Kusmartata
Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, R. Fadjar Donny Tjahjadi
Direktur Kepatuhan Internal, Akhmad Rofiq
Direktur Penindakan dan Penyidikan, Priyono Triatmojo
Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi, Parjiya
Kepala Kanwil DJBC Riau, Dwijo Muryono
Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Sodikin
Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Agus Sudarmadi
Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal
Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Agus Yulianto
Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II, Muhamad Lukman
Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, Iyan Rubiyanto
Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Budi Harjanto
Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Bagus Nugroho Tamtomo Putro
Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Martha Octavia
Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi
Kepala KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang
Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Hendri Darnadi
Kepala Kanwil DJBC Khusus Papua, Encep Dudi Ginanjar
Pejabat DJBC yang dilantik pada 2 Februari 2026:
Kepala Biro Advokasi Setjen, Sugeng Apriyanto
Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Untung Basuki
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Rachmat Solik
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Mohammad Aflah Farobi
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Erwin Situmorang
Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi
Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I, Rusman Hadi
Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara, Zaky Firmansyah
Kepala KPU BC Tipe B Batam, Agung Widodo
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Direktur Pengelolaan Kas Negara, Agung Yulianta
Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Muhdi
Kepala Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta, Taukhid
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Kusuma Santi Wahyuningsih
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)
Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan, Ayu Sukorini.(*)
Editor: Brp
