Medianesia.id, Batam – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah di wilayah Sumatera perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Tito, upaya itu bisa dilakukan melalui efisiensi anggaran, menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, serta menghidupkan sektor swasta terutama UMKM di setiap daerah. Pemda juga diminta cerdas menangkap setiap program prioritas pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 di Ballroom Swiss-Belhotel Harbour Bay, Kota Batam, Minggu, 21 September 2025.
Rakor ini juga diikuti gubernur se-wilayah Sumatera, Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura, bupati/wali kota se-Kepri, pejabat tinggi madya Kemendagri dan Kemendag, serta kepala OPD daerah se-Sumatera.
Baca juga: Temuan Serangga di Makanan MBG SMAN 14 Batam, KPPG Lakukan Penelusuran
Tito menekankan, rakor ini penting untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan di Sumatera sejalan dengan percepatan program Presiden Prabowo.
“Sinergi dan koordinasi adalah kunci utama. Semua pemerintah daerah harus bisa mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing,” ujar Tito.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Batam sebagai tuan rumah. Menurutnya, Kepri memiliki akses pasar strategis ke Singapura untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok.
Baca juga: Ansar Tegaskan Kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang Tetap Milik Masyarakat
“Hanya saja kita masih terbatas dalam pemenuhan komoditi yang dibutuhkan Singapura. Rakor ini diharapkan bisa menjadi solusi memanfaatkan peluang tersebut, misalnya untuk suplai daging ayam, telur, sayur, dan komoditi lainnya dari Sumatera,” jelas Ansar.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pembahasan anggaran.
Menurutnya, alokasi anggaran harus difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Sehingga berkurangnya TKD dari pusat tidak mengganggu keuangan di daerah,” pungkasnya.(Ism)
Editor: Brp
