Medianesia.id – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho menilai, pelaksaan proyek strategis 2022 oleh Pemprov Kepri masih banyak yang harus dievaluasi. Salah satunya lelang harus dipercepat
Menurutnya, capaian proyek-proyek strategis Pemprov Kepri tahun 2022 tidak tuntas 100 persen. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa persoalan.
“Ada beberapa evaluasi, terhadap pelaksaan proyek strategis Pemprov Kepri tahun 2022. Masalah-masalah ini, jangan sampai terulang kembali,” ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho, Sabtu (07/01/2023) di Batam.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, ada sejumlah kegiatan proyek strategis di tahun 2022 selesai tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Sehingga harus dilakukan penambahan waktu.
“Bahkan ada juga pekerjaan yang terpaksa diputus kontrak, karena progres tercapai juga tidak sesuai dengan yang direncanakan,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, kenapa ia meminta Pemprov Kepri untuk mempercepat proses lelang, supaya kontraktor punya waktu kerja yang panjang. Sehingga tidak diburu waktu.
“Waktu kerja yang cukup, akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik. Sehingga kontraktor tidak diburu oleh waktu. Karena ini dampaknya adalah pada kualitas pekerjaan,” jelasnya lebih lanjut.
Pria yang akrab disapa Mas Iik ini juga mengatakan, ia menyoroti terkait putus kontraknya pembangunan BLK Karimun. Ia berharap, perencaanan pembangunan yang dirancang harus matang. Selain itu, juga harus didukung dengan adminstrasi yang jelas.
“Artinya, ketika akan dilakukan pembangunan, status lokasi atau lahan sudah clear atau tidak bermasalah. Karena ini, berpotensi menghambat pekerjaan, seperti yang terjadi pada proyek BLK Karimun,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, saat pembagian Daftar Pelaksaan Anggaran (DPA) 2023, ia sudah mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkan administrasi pendukung pelaksaan TA 2023.
“Selain itu juga meminta proses lelang harus dipercepat. Sehingga waktu yang ada bisa dioptimalkan oleh kontraktor untuk bekerja,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kamis (04/01/2023) lalu.*
