Ketua DPRD Kepri Minta Regulasi Pemanfaatan Lahan di Batam Diperbaiki

Ketua DPRD Kepri Minta Regulasi Pemanfaatan Lahan di Batam Diperbaiki
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan BP Batam, Senin (11/11). Foto: Dok. Sekretariat DPRD Kepri

Medianesia.id, Batam – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan BP Batam, Senin (11/11).

FGD tersebut mengangkat tema “Audit Land Management System BP Batam dan Perumusan Proteksi Investasi di Batam.”

Dalam sambutannya, Iman Sutiawan menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BP Batam untuk memperbaiki regulasi pengalokasian lahan.

“Langkah ini sangat positif karena dapat menjadi awal perbaikan regulasi, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan di Batam,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iman juga mengungkapkan masih banyaknya tumpang tindih dalam alokasi lahan di Batam akibat regulasi yang belum jelas.

Oleh karena itu, ia berharap BP Batam dapat memperbaiki regulasi terkait guna mendorong peningkatan investasi di kota tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala BP Batam, Purwiyanto, mengungkapkan FGD ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan lahan serta data pemanfaatannya.

“BP Batam berkomitmen melakukan perbaikan demi menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Kota Batam,” katanya.

FGD ini juga bertujuan untuk mengumpulkan masukan berupa ide, saran, dan kritik dari berbagai pemangku kepentingan.

Purwiyanto menambahkan, keberhasilan investasi membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang matang.

Ia menggarisbawahi bahwa tantangan dalam pengelolaan data investasi, seperti ketidaktepatan perhitungan nilai investasi, dapat berdampak negatif terhadap pengambilan keputusan dan strategi pengembangan wilayah.

Menurutnya, agar nilai investasi dapat dihitung secara akurat, seluruh pengeluaran yang berkontribusi pada penciptaan aset riil dan modal kerja harus dimasukkan.

“Jika perhitungan investasi di lapangan tidak komprehensif, nilai investasi yang dipublikasikan cenderung ditaksir rendah, sehingga keputusan ekonomi kurang optimal,” jelas Purwiyanto. (Ism)

Editor: Brp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *