Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuka peluang Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagian lahan di kawasan strategis Gurindam 12, Tanjungpinang.
Meski kebijakan ini mendapat kritik dari berbagai kalangan, namun langkah ini bertujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan daya tarik wisata ibu kota provinsi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri, Rodi Yantari, menegaskan seluruh biaya pembangunan akan dibebankan kepada pihak ketiga atau swasta.
Pemprov hanya menyediakan lahan dan mengawasi pembangunan agar tetap mengusung kearifan lokal budaya Melayu.
“Pembangunan kawasan ini tidak akan menggunakan APBD. Semua dibiayai pihak ketiga, sementara pengawasan tetap melekat pada OPD teknis agar sesuai dengan karakter Melayu,” ungkapnya, Senin, 15 Septeber 2025.
Total lahan yang akan dikerjasamakan adalah 7.450 m² dari total 148.600 m² milik Pemprov Kepri.
Rinciannya meliputi empat bidang tanah area kuliner masing-masing 500 m² (total 2.000 m²) di blok Dugong, Dingkis, Gong-gong, dan Napoleon, serta satu bidang tanah untuk area parkir seluas 5.540 m².
Rodi menyebut, pihak swasta yang menang lelang akan mendapatkan hak kelola selama 30 tahun dengan kewajiban membayar sewa tahunan serta bagi hasil keuntungan bersih kepada Pemprov Kepri.
“Provinsi lain seperti DI Yogyakarta sudah menerapkan KSP ini dan berhasil menambah PAD. Kita berharap Kepri bisa mengikuti jejak itu,” katanya.
Selain bagi hasil dari usaha kuliner, Pemprov juga akan memperoleh tambahan retribusi dari pengelolaan parkir. Namun, Rodi menegaskan ada opsi menarik bagi masyarakat.
“Jika PAD dari KSP kuliner sudah masuk, maka parkir di Kawasan Gurindam 12 akan digratiskan. Petugas parkir tetap ada, tapi gajinya dibayar dari PAD yang masuk,” ujarnya.
Menurut Rodi, lelang pengelolaan Gurindam 12 bukan hanya soal pemasukan daerah, tetapi juga strategi menjadikan kawasan tersebut sebagai ikon wisata baru Tanjungpinang.
“Gurindam 12 ini wajah ibu kota provinsi. Jika dikelola serius, bisa menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Karena itu, perlu kolaborasi Pemprov, Pemkot, dan swasta,” tambahnya.
Untuk melengkapi kawasan, Pemprov Kepri juga telah mengusulkan dukungan Pemerintah Pusat, terutama untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti lampu jalan, trotoar, dan median jalan.(Ism)
Editor: Brp
