“Kepri adalah daerah kepulauan yang punya potensi besar. Lewat inovasi ini, diharapkan dapat mengoptimalkan PNBP di wilayah ini,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejati Kepri, Rini Hartatie, mengungkapkan bahwa optimalisasi PNBP akan dilakukan melalui audit rutin di pelabuhan.
Selain itu investigasi atas indikasi penyalahgunaan, peningkatan transparansi tarif biaya sandar, pelatihan regulasi PNBP, penggunaan teknologi untuk digitalisasi pengelolaan PNBP, dan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan efisiensi.
“CCM diharapkan dapat menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini,” ujarnya menambahkan.(*)
Editor : Ags
