Medianesia.id, Tanjungpinang – Dalam rangka kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 ke Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Kepri Komisi III DPR RI menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.
Adapun agenda kunker Komisi III DPR RI untuk mendengarkan pendapat dengan Kejati Kepri beserta jajarannya dan juga jajaran Kakanwil Kemenkumham Kepri
beserta jajaran, Kapolda beserta jajaran Kepala BNN Kepri.
Sebanyak 18 orang anggota DPR RI diantaranya DPR RI dari berbagai Fraksi di DPR yakni F-PDI Perjuangan, F-P. Golkar, F-P. Gerindra, F-P. Nasdem, F-PKB, F-P.Demokrat, F-P.PAN dan F-P.PPP yang dipimpin Dr. Ir. ADIES KADIR, SH.M.Hum., Wakil Ketua Komisi III sekaligus ketua Tim rombongan.
Dalam sambutan Kajati Kepri, Hari Setiyono menyampaikan bahwa pada tahun 2020 Kejati Kepri telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN dan RB terkait zona integritas.
Selain itu, Kajati juga melaporkan capaikan kinerja Kejati selama tahun 2021 mulai dari bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Bidang Pengawasan.
“Selain berhasil menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara sebesar Rp. 17.588.931.844,00 yakni melebihi target di tahun 2021 yang sebesar Rp. 10.306.775.000,00 Kejati berhasil merealisasikan anggaran sebagai wujud kinerja hingga 14 Desember 2021 sebesar 93,37 persen” jelasnya
Para anggota Komisi III melalui Dr. Ir. ADIES KADIR, SH.M.Hum. sangat mengapresiasi pencapaian kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta jajaran dan berharap jangan mudah puas dengan apa yang telah dicapai akan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi.
Sementara itu anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menyoroti kasus mafia tanah yang juga menjadi atensi Jaksa Agung RI.
“Terkait persoalan mafia tanah Kejati Kepri juga harus mendampingi setiap kegiatan Khusus di Kepri” ucapnya.
selain memberi kenyamanan, lanjutnya, juga memberi kepastian berusaha bagi para investor yang pada gilirannya dapat memulihkan perekonomian nasional yang terkena dampak pandemi Covid-19.
