Medianesia.id, Batam – Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ditopang oleh melimpahnya tenaga kerja muda atau usia produktif (30,7 tahun) yang mencapai 7,56 juta orang atau 5,39 persen selama periode 2021-2023.
Namun, di balik potensi tersebut, pemenuhan kebutuhan lapangan kerja masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah lapangan kerja yang tidak memadai, ketidakcocokan skill pekerja, ketidaksetaraan kesempatan, dan akses lapangan kerja yang terbatas.
Melansir idxchannel, Guru Besar Universitas Tarumanagara, Ariawan Gunadi, menjelaskan bahwa ketidakstabilan ekonomi juga turut memperlambat penyerapan tenaga kerja.
Ditambah lagi, korupsi berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, generasi Z memiliki minat yang tinggi terhadap pekerjaan di industri kreatif, seperti E-Commerce Specialist, UI/UX Designer, Content Creator, Software/Website Developer, Artificial Intelligence Specialist, Digital Marketing, dan bahkan gamers.
“Jika dilihat dari peminatan pekerjaan, Gen Z lebih kepada industri kreatif dan tidak birokrasi,” kata Ariawan.
Menurut Ariawan, pemerintah memiliki empat peluang untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi tenaga kerja muda, yaitu:
– Memaksimalkan bonus demografi dan Indonesia Emas 2045, seperti yang dilakukan China dan Jepang.
– Meningkatkan aksesibilitas ke pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas dan keanggotaan OECD.
– Membuka diri terhadap teknologi baru dan memperkuat aspek digitalisasi.
– Memaksimalkan sektor ekonomi digital dan industri kreatif untuk menyerap Gen Z.
Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia, di antaranya:
– Meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi.
– Menciptakan program pelatihan yang relevan dan berbasis kebutuhan pasar kerja.
– Meningkatkan kolaborasi triple helix antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah.
– Merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan birokrasi.
Tak hanya itu, program-program padat karya di sektor konstruksi dan sektor potensial lainnya perlu didorong, memperkuat perlindungan terhadap pekerja, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, menerapkan program pembangunan perumahan bagi pekerja hingga memberikan program jaminan kehilangan pekerjaan.
Menangani tantangan dan memanfaatkan peluang di bidang ketenagakerjaan membutuhkan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak, pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Dengan upaya bersama, Indonesia dapat mewujudkan potensi sumber daya manusianya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(*/Brp)
Editor: Brp
