Medianesia.id, Tanjungpinang – Sejumlah bahan pokok (sembako) di Kota Tanjungpinang mulai mengalami kenaikan harga signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi ini diperparah oleh menipisnya stok sembako yang diduga terkait hambatan pengiriman barang dari Batam ke Tanjungpinang dan Bintan.
Pantauan di lapangan menunjukkan sebagian warung di Tanjungpinang sudah tidak lagi menjual gula pasir curah yang biasa dikemas ulang menggunakan plastik. Rak-rak gula di sejumlah swalayan pun tampak kosong.
Saat ini, ritel modern hanya menyediakan gula kemasan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Gula PSM dijual Rp18.500 per kilogram, sementara Gulaku dibanderol Rp19.500 per kilogram.
Baca juga: Bahan Pokok Mulai Langka, DPRD Kepri Minta Pemerintah Ambil Diskresi
“Gula sudah kosong sejak beberapa hari ini. Tidak ada pasokan masuk. Kalau tersedia, biasanya kami jual Rp17 ribu per kilo. Harga normalnya Rp14 ribu,” tutur Ratna, pedagang sembako di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Rabu, 10 Desember 2025.
Selain gula, sejumlah merek beras medium asal Batam juga mengalami kenaikan harga. Beras merek Ratu Pinang yang sebelumnya Rp13 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp14 ribu.
Di swalayan, harga beras merek Nasi Padang kini mencapai Rp305 ribu per 25 kilogram, Gong-gong Rp295 ribu, dan Anggur Merah Rp395 ribu per karung.
“Stok beras memang sedikit. Informasinya baru normal Januari nanti karena sembako masih tertahan di Batam,” tambah Ratna.
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tanjungpinang, Mulyadi Tan, mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini.
Baca juga: Harga Emas Selasa 9 Desember 2025 Stagnan, Buyback Turun Rp6.000 per Gram
Menurutnya, Batam merupakan hub utama suplai kebutuhan pokok ke Tanjungpinang dan Bintan. Ketika jalur logistik terganggu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Harga barang melonjak tajam, terutama kebutuhan harian. Keluhan datang dari seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, jalur distribusi Batam–Tanjungpinang–Bintan segera kembali normal.
Kadin, kata dia, siap duduk bersama Bea Cukai dan pemerintah untuk merumuskan solusi yang tetap memperhatikan kepentingan fiskal negara tanpa mematikan pergerakan ekonomi daerah.
“Yang jelas ekonomi Tanjungpinang harus tetap bergerak. Rakyat harus hidup layak, dan pelaku usaha perlu diberi ruang untuk bernapas,” pungkasnya.(Mhd)
Editor: Brp
