Medianesia.id, Jakarta – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri kegiatan diseminasi yang digelar oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Jakarta Pusat, Senin, 14 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Nyanyang menyatakan, kehadirannya bukan sekadar bentuk komitmen terhadap proses legislasi yang berkualitas, tetapi juga sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional.
“Kegiatan ini sangat penting untuk menyatukan perspektif daerah dan pusat. Sinergi ini menjadi kunci agar produk legislasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Nyanyang menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang khas sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Dengan potensi kekayaan maritim yang besar, Kepri membutuhkan regulasi yang responsif dan kontekstual terhadap kondisi lapangan.
Namun di sisi lain, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah, mulai dari proses harmonisasi peraturan daerah, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, hingga pelaksanaan undang-undang yang belum sepenuhnya berpihak pada kekhususan wilayah kepulauan.
“Kami menghadapi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan yang sering kali bersifat umum dan tidak mengakomodasi kondisi geografis serta sosial-ekonomi daerah kepulauan seperti Kepri,” papar Nyanyang.
Ia menyambut baik inisiatif BULD DPD RI menggelar diseminasi ini sebagai ruang bertukar gagasan, menyampaikan hasil kajian, serta memperkuat peran DPD RI sebagai jembatan antara daerah dan pusat.
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi strategis yang mendorong otonomi daerah yang lebih substansial, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, khususnya Kepri,” tutupnya.
Wagub juga menegaskan dukungan penuh kepada DPD RI dalam memperjuangkan keberpihakan legislasi nasional terhadap daerah-daerah yang memiliki kekhususan, termasuk wilayah kepulauan yang memerlukan perlakuan khusus dalam berbagai aspek pembangunan.(*)
Editor: Brp
