Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mengakselerasi upaya perluasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Bintan dan Karimun secara menyeluruh, menyusul keberhasilan implementasi FTZ di Batam.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari visi besar Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk menjadikan Kepri sebagai motor penggerak ekonomi nasional dari wilayah barat Indonesia.
“FTZ bukan hanya urusan administratif. Ini soal arah masa depan ekonomi Kepri, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Ansar Ahmad, belum lama ini.
Menurut Ansar, usulan perluasan FTZ di Bintan dan Karimun sejatinya telah diajukan sejak empat tahun lalu. Kini, usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, dan sedang dalam tahap kajian independen oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Pak Menko sudah menyampaikan akan dilakukan kajian independen untuk menilai efektivitas percepatan ekonomi, potensi lapangan kerja, dampak terhadap inflasi, serta kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ansar menjelaskan, selain memperluas FTZ di dua wilayah strategis itu, pemerintah juga mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kabupaten lain seperti Natuna, Anambas, dan Lingga. Tujuannya agar pemerataan pembangunan ekonomi tidak terpusat di satu wilayah.
Baca juga: Pemprov Kepri Perkuat Vokasi dan Pemagangan, Siapkan SDM Unggul untuk Industri Masa Depan
“Kita ingin investasi tidak hanya tumbuh di satu titik. Kepri ini luas dan kaya potensi. Pemerataan kawasan ekonomi menjadi penting agar manfaat pembangunan dirasakan merata,” katanya.
Kabupaten Lingga saat ini sudah memiliki satu KEK yang difokuskan untuk sektor industri dan pariwisata. Dengan dukungan sektor keuangan dan infrastruktur, Ansar berharap Kepri dapat membangun ekosistem investasi yang berkelanjutan dan inklusif.
Ia juga menegaskan, perluasan FTZ bukan hanya untuk kepentingan investor besar, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.
“Kalau investor ingin masuk, mereka bisa langsung berinteraksi dengan pemilik lahan. Pemerintah siap memfasilitasi agar semuanya transparan dan saling menguntungkan,” ujar Ansar.
Menariknya, Ansar juga membuka kemungkinan penerapan sistem resiprokal antarwilayah FTZ, yang memungkinkan kendaraan dari Batam digunakan di Bintan dan Karimun, begitu pula sebaliknya.
Ekonomi Kepri Tunjukkan Hasil Positif
Pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,14 persen, tertinggi di Sumatera dan ketiga secara nasional. PDRB per kapita Kepri juga telah mendekati 11.000 dolar AS per tahun.
Baca juga: Pemprov Kepri Perkuat Vokasi dan Pemagangan, Siapkan SDM Unggul untuk Industri Masa Depan
“Ini pencapaian luar biasa. Tapi pembangunan bukan sekadar angka statistik, melainkan bagaimana aktivitas ekonomi benar-benar menjadi mesin kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur Ansar.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menambahkan percepatan optimalisasi kawasan FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) kini memiliki payung hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024.
“Sekarang waktunya kita terjemahkan ke langkah nyata di lapangan. Penguatan tata kelola, peningkatan SDM, dan percepatan infrastruktur harus berjalan beriringan,” kata Nyanyang di Tanjungpinang.
Ia optimistis, dengan optimalisasi kawasan BBK dan dorongan pembentukan KEK baru, Kepri akan menjadi episentrum ekonomi baru di kawasan barat Indonesia.
Dalam dua dekade terakhir, Kepri terus membuktikan diri sebagai provinsi muda dengan capaian besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif.
Langkah memperluas kawasan FTZ Bintan Karimun menyeluruh dan mendorong lahirnya KEK ini menjadi fondasi penting menuju Kepri sebagai poros ekonomi maritim, industri, dan pariwisata berkelanjutan.(ADV)
Editor: Brp
