Gubernur Ansar Dorong Penguatan SDM dan Penataan Tenaga Kerja, TPT Kepri Turun, Ekonomi Kian Tumbuh

TPT Kepri turun
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri. Foto: Diskominfo Kepri

Medianesia.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri.

Hal ini disampaikan Gubernur Ansar saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Kepri di salah satu hotel kawasan Tanjungpinang, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Menurutnya, posisi strategis Kepri di jalur pelayaran internasional serta statusnya sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun menjadikan daerah ini magnet bagi investor maupun pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia.

“Batam menjadi kawasan FTZ secara keseluruhan. Kondisi ini menjadikan Kepri, khususnya Batam, sebagai magnet bagi investasi dan para pencari kerja. Namun, tidak semua yang datang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” ujar Gubernur Ansar.

Ansar Ahmad menekankan pentingnya pengaturan arus tenaga kerja masuk agar pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kepri tetap seimbang dengan ketersediaan SDM yang kompeten.

“Kita perlu aturan yang jelas, bukan untuk membatasi, tapi untuk memastikan para pencari kerja yang datang siap bersaing dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” tegasnya.

TPT Kepri Turun, Ekonomi Tetap Terkendali

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan meski Kepri berada di posisi kedua tertinggi tingkat pengangguran nasional, kondisi tersebut bersifat ambigu.

Baca juga: Gubernur Ansar Dorong Kolaborasi Investasi dan UMKM untuk Bangkitkan Ekonomi Kepri

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di Kepri justru sangat tinggi, mengingat terdapat lebih dari 26 ribu perusahaan PMA dan PMDN di 23 kawasan industri.

“Kepri ini ibarat gula, tentu banyak semut yang datang. Artinya, justru kebutuhan tenaga kerja tinggi dibandingkan angka pengangguran,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS Kepri, TPT Kepri turun dari 7,61 persen (2023) menjadi 6,89 persen (2025). Jumlah pengangguran turun dari 84,23 ribu orang menjadi 75,21 ribu orang.

Penurunan signifikan terjadi di seluruh kabupaten/kota, termasuk Batam, Karimun, Tanjungpinang, dan Bintan.

Foto: Diskominfo Kepri

Penempatan 71 Ribu Tenaga Kerja Baru

Upaya Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad membuahkan hasil nyata.
Dalam periode 2021–2024, sebanyak 71.182 tenaga kerja berhasil ditempatkan di berbagai perusahaan di seluruh kabupaten/kota.

Dengan rincian, Kota Batam sebanyak 41.916 tenaga kerja, Bintan 24.603 tenaga kerja, Karimun 1.485 tenaga kerja, Tanjungpinang 676 tenaga kerja, Lingga 2.478 tenaga kerja, Anambas 20 tenaga kerja, dan Kabupaten Natuna sebanyak 4 tenaga kerja

Program ini dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri untuk memperluas lapangan kerja sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Gubernur Ansar menyebutkan, menekan angka pengangguran tidak cukup hanya dengan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM.

Baca juga: Gubernur Ansar Lepas Kafilah Kepri Menuju STQH Nasional

Melalui berbagai pelatihan dan program peningkatan kompetensi, Pemprov Kepri telah membekali lebih dari 2.000 milenial dengan keterampilan profesional, serta membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT BLK dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun.

“Pembangunan BLK ini untuk memberi kesempatan putra daerah meningkatkan kemampuan dan produktivitas, agar mampu bersaing di pasar kerja,” jelas Ansar.

Selain itu, program Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKN) juga terus digalakkan untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi tenaga kerja lokal.

Menurunnya angka pengangguran berdampak signifikan pada kondisi sosial-ekonomi Kepri. Data BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 117,28 ribu orang, atau 4,44 persen, terendah di Sumatera dan keempat terendah nasional.

Sementara itu, Gini Rasio Kepri yang berfluktuasi menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat kemiskinan yang menurun, dan tenaga kerja yang terus terserap, Gubernur Ansar optimistis Kepri siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Indonesia.

“Kita akan terus berbenah. Pemerintah berupaya memastikan setiap warga Kepri memiliki kesempatan untuk bekerja, berdaya, dan sejahtera,” tutup Ansar.(ADV)

Editor: Brp

Pos terkait