Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses telekomunikasi dan internet untuk memacu transformasi digital hingga ke pulau-pulau terluar.
Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari upaya Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital yang bersih, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan wilayah yang terdiri dari 2.408 pulau, di mana 394 di antaranya berpenghuni dan 22 merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, pemerataan akses digital menjadi tantangan tersendiri.
Namun bagi Pemprov Kepri, tantangan itu justru menjadi peluang untuk memperkuat konektivitas dan membuka keterisolasian daerah.
“Peningkatan layanan berbasis digital adalah kunci pemerataan pembangunan. Telekomunikasi dan internet memudahkan aktivitas masyarakat serta mempercepat pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan terukur,” ujar Gubernur Ansar.
Komitmen ini mulai menunjukkan hasil sejak awal masa kepemimpinan Ansar–Nyanyang. Pada Februari 2021, Gubernur Ansar langsung menemui Kementerian Komunikasi dan Informatika (kini Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Hasilnya, Kepri mendapat alokasi pembangunan 77 menara Base Transceiver Station (BTS), terdiri dari 35 unit dari BAKTI Kominfo dan 42 unit dari operator komersial.
Pembangunan tersebut difokuskan di kawasan 3T dan non-3T tertinggal seperti Natuna, Anambas, dan Lingga.
Baca juga: Wagub Nyanyang Luncurkan Calendar of Event Kepri November 2025
Kini, desa-desa yang dulunya terisolir mulai merasakan manfaat besar. Masyarakat dapat berkomunikasi, belajar daring, hingga berjualan secara digital.
“Sinyal telekomunikasi ini benar-benar memerdekakan masyarakat,” tegas Gubernur Ansar.
Keberhasilan ini turut mengantarkan Kepri menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang masuk tujuh besar Indeks Daya Saing Digital Nasional versi East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) tahun 2021.
Perkembangan infrastruktur digital Kepri pun meningkat signifikan. Tahun 2022 masih ada 34 titik blankspot, dan dua tahun kemudian tersisa hanya 22 titik.
Sementara itu, Batam dan Tanjungpinang telah 100 persen bebas blankspot atau “merdeka sinyal”, sedangkan lima kabupaten lain terus digenjot agar menyusul.
Data Diskominfo Kepri per Juli 2025 mencatat sebanyak 295 kawasan di 275 desa sudah merdeka sinyal, 124 kawasan lemah sinyal, dan 22 kawasan masih blankspot.
Wagub Nyanyang Haris Pratamura juga menegaskan pentingnya memperkuat wawasan kebangsaan di tengah derasnya arus digitalisasi. Ia mengingatkan agar generasi muda tak kehilangan jati diri di tengah derasnya arus informasi global.
Baca juga: Wagub Nyanyang Dorong Pemerataan Ekonomi Kepri Lewat Pembukaan Pusat Investasi Baru
“Digitalisasi harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai kebangsaan. Itulah benteng moral dan budaya yang menjaga kita tetap berakar,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan jaringan internet di wilayah terluar tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal membuka akses pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik yang lebih merata.
“Visi besar kita adalah Kepri yang makmur, maju, dan merata, dengan masyarakat yang cerdas digital namun tetap berjiwa nasionalis,” tutup Nyanyang.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, Hendri Kurniadi, menjelaskan Pemprov melakukan pendataan ulang titik blankspot dan berkoordinasi intens dengan Komdigi serta BAKTI.
“Pemerintah pusat memiliki kewenangan infrastruktur telekomunikasi. Karena itu, kami aktif memastikan Kepri masuk prioritas percepatan pembangunan,” jelas Hendri.
Dalam audiensi bersama Wamenkomdigi Nezar Patria dan Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital pada 25 Juli 2025 lalu di Jakarta, menghasilkan pemerintah pusat memberikan lampu hijau percepatan pembangunan BTS baru dan peningkatan kapasitas jaringan (bandwidth) di kawasan lemah sinyal.
Nezar Patria memastikan data yang disampaikan Pemprov Kepri menjadi dasar bagi BAKTI Komdigi untuk segera bergerak.
“Kepri adalah wilayah strategis nasional, dan pemerataan akses digital di sini menjadi prioritas,” ujarnya.(ADV)
Editor: Brp
