Gubernur Ansar Bahas Upaya Kendalikan Inflasi, Stunting, dan PPDB di Kepri

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/6).
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/6). Foto: Diskominfo Kepri

Medianesia.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/6). Rakor ini membahas isu-isu krusial seperti inflasi, stunting, dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dalam kesempatan tersebut, Ansar mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri atas keberhasilannya mengendalikan inflasi di tahun 2023. Hal ini terbukti dengan penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo sebagai TPID berkinerja terbaik di Sumatera.

“Pencapaian ini luar biasa, namun kita tidak boleh lengah. Inflasi masih menjadi perhatian utama karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” jelas Gubernur Ansar.

Data BPS menunjukkan inflasi di Kepri turun sebesar 3,07 persen poin dari tahun 2022. Meskipun demikian, inflasi di bulan Mei 2024 masih mencapai 3,67 persen. Oleh karena itu, TPID didorong untuk bekerja lebih optimal dalam mengendalikan inflasi di tahun 2024.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri melaporkan telah melaksanakan tahapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di 7 kabupaten/kota di Kepri pada Mei dan Juni 2024. Intervensi ini telah mencapai 91,40 persen balita yang tertimbang dan terukur.

Gubernur Ansar meminta wilayah yang telah menyelesaikan intervensi serentak untuk melakukan pemantauan dan monitoring ulang terhadap balita dengan masalah gizi atau stunting.

PPDB Teratur dan Tanpa Titipan

Mengenai PPDB, Gubernur Ansar menegaskan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk tegas dalam pelaksanaannya sesuai regulasi dan zonasi sekolah. Ia melarang keras praktik titipan dalam PPDB.

“PPDB harus transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada praktik titipan. Semuanya harus mengikuti regulasi dan zonasi yang sesuai,” tegas Gubernur Ansar.

Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan solusi dan langkah konkret dalam mengatasi inflasi, stunting, dan kelancaran PPDB di Kepri. Sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mewujudkan Kepri yang maju dan sejahtera. (Adv)

Editor: Brp

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *