Medianesia.id, Jakarta – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan fiskal daerah.
Bersama belasan gubernur se-Indonesia, Gubernur Ansar menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda Lantai 3, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut menjadi ajang penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan masukan langsung kepada pemerintah pusat terkait alokasi dana transfer pusat ke daerah, yang menjadi komponen vital dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar, menyampaikan pengurangan alokasi dana transfer pusat ke Provinsi Kepri tahun 2026 menjadi Rp1,467 triliun atau berkurang Rp534 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,001 triliun, akan memberikan dampak signifikan terhadap postur APBD Kepri.
“Penurunan dana transfer ini tentu sangat berat bagi daerah seperti Kepri. APBD yang semula dirancang sebesar Rp3,967 triliun harus disesuaikan menjadi Rp3,471 triliun. Kondisi ini memaksa kita melakukan efisiensi dan penyesuaian terhadap sejumlah program prioritas,” ujar Gubernur Ansar.
Baca juga: Unit Regident Satlantas Polresta Tanjungpinang Gaungkan “Polantas Menyapa” di Samsat
Ia menambahkan, pengurangan dana transfer akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan serta roda perekonomian daerah.
Sejumlah program pembangunan kemungkinan harus ditunda atau disesuaikan, termasuk potensi penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Pemerintah pusat perlu melihat kondisi riil di daerah, terutama wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kepri. Penetapan alokasi dana transfer sebaiknya mempertimbangkan aspek pemerataan pembangunan, karakteristik wilayah, dan kemampuan fiskal daerah,” tegas Gubernur Ansar di hadapan Menkeu Purbaya.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Kepri Tahun 2026 di DPRD Kepri, Senin, 6 Oktober 2025, Gubernur Ansar juga telah memaparkan proyeksi penurunan dana transfer pusat serta strategi penyesuaian anggaran agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
Baca juga: Pemprov Kepri – BPKP Perkuat Sinergi Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel
Melalui rancangan KUA-PPAS APBD Kepri 2026, Gubernur Ansar menekankan pentingnya pengelolaan dana transfer secara cermat dan tepat sasaran, dengan tetap berfokus pada tiga akselerasi pembangunan utama.
Di antaranya, skselerasi pembangunan ekonomi berbasis maritim, kselerasi pemerataan infrastruktur wilayah, dan akselerasi reformasi birokrasi dan sinergitas antarwilayah.
Selain mengandalkan dana transfer pusat, Pemerintah Provinsi Kepri juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
“APBD tahun 2026 akan kami arahkan untuk memenuhi belanja wajib, sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta mendukung program prioritas nasional dan Asta Cita Presiden,” pungkas Gubernur Ansar.
Langkah aktif Gubernur Ansar Ahmad dalam memperjuangkan kepentingan fiskal daerah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus menjaga keseimbangan pembangunan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah. (ADV)
Editor: Brp
