Medianesia.id, Tanjungpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan paripurna tentang pandangan fraksi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023, Kamis (20/6).
Dalam paripurna tersebut seluruh fraksi menyetujui Ranperda LPP APBD 2023 untuk disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda).
Meskipun menyetujui, beberapa fraksi menyampaikan catatan penting. Fraksi Nasdem melalui Juru bicaranya, Harry Yanto, menyoroti lambatnya pertumbuhan ekonomi Kepri dibandingkan nasional. Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kepri hanya mencapai 5,05 persen, sedangkan nasional 5,2 persen.
Selain itu, Harry Yanto juga mengingatkan pentingnya tata kelola pencatatan aset daerah.
“Kami mewanti-wanti agar aset Pemprov Kepri tidak dikuasai pihak ketiga karena kelalaian inventarisasi,” ujarnya.
Kemudian, Fraksi PDI-Perjuangan melalui Lis Darmansyah, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pusat-pusat ekonomi baru di luar Batam.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi legalitas dan konsistensi dalam pembahasan LPP APBD. Hal ini untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan APBD dengan peraturan perundang-undangan.
Meskipun ada catatan, secara keseluruhan DPRD Kepri menilai Pemprov Kepri telah melaksanakan APBD 2023 dengan baik. Namun, mereka berharap catatan-catatan tersebut dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan perbaikan di masa depan.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, dan diikuti Wakil Ketua II Raden Hari Cahyono, Wakil Ketua III Afrizal Dahlan, dan sejumlah anggota DPRD dan pegawai di lingkungan Pemerintah Privinsi Kepri.
Dari ekskutif, paripurna juga turut dihadiri Wakil Gubernur Kepr, Marlin Agustina.
Editor: Brp
