Medianesia.id, Tanjungpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar dana pinjaman sebesar Rp400 miliar dari Bank Jabar Banten (BJB) benar-benar digunakan untuk program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menutup keterbatasan fiskal tahunan.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Asmin Patros, menegaskan rencana pinjaman tersebut telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca juga: Cuaca Kepri 28 Januari 2026: Berawan dan Berangin
Namun, ia menekankan, pinjaman daerah harus menjadi instrumen percepatan pembangunan, bukan beban baru yang minim hasil.
“Awalnya mau ke BRK, namun ada kendala jadinya di BJB,” kata Asmin Patros, Selasa, 27 Januari 2026.
Ia menerangkan, bahwa Pemprov tidak langsung meminjam dana senilai Rp400 Miliar dalam satu tahun, melainkan secara bertahap. Untuk tahun 2026, dana yang dipinjam senilai Rp250 juta.
Baca juga: Enam Daerah di Kepri Raih Penghargaan UHC 2026
“Kemudian sisanya pada tahun 2027 mendatang. Pinjaman ini masuk dalam rancangan APBD, bukan pinjaman berdiri sendiri,” tambahnya.
Komisi II DPRD Kepri juga berharap agar dana pinjaman itu diperuntukan untuk hal yang strategis. Seperti peningkatan insfratruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Jika harus dibangun insfratruktur, harus yang berdampak dengan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Baca juga: Selundupkan Narkoba Berbentuk Liquid Vape, WNA Malaysia Divonis 15 Tahun Penjara
Selain itu, kata dia penggunaan dana pinjaman sudah diproyeksikan dalam APBD 2026. Salah satunya akan digunakan untuk peningkatan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib.
“Jadi sudah diproyeksikan untuk apa saja. Termasuk salah satunya peningkatan layanan RSUD RAT Tanjungpinang,” pungkasnya.(Mhd)
Editor: Brp
