Medianesia.id, Batam – Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) seluruh perusahaan di Kota Batam menjadi atensi serius DPRD Batam.
Pasalnya, Pemerintah Kota Batam dianggap kurang serius dalam memaksimalkan pengelolaan dana tersebut guna menutup minimnya dana insentif daerah yang didapat dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2021 terhadap Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Pansus sekaligus Pengambilan Keputusan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Kamis (18/8/2022).
“Sebagaimana dimaklumi bersama, potensi pengelolaan dana CSR di Batam sendiri sangatlah besar. Namun, pemerintah kota sepertinya tidak serius untuk mengelola potensi ini,” ujar Ketua Pansus, Aman, dalam pidatonya.
Potensi dana CSR, lanjut Aman, jika dikelola dengan baik bakal mampu untuk membantu program atau kegiatan yang tidak dapat diatasi dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Apalagi APBD Batam sendiri sangat terbatas.
“Beberapa daerah di Indonesia mampu mengelola potensi besar dari dana CSR dan berhasil memberikan kontribusi yang tidak kecil untuk pembangunan,” sambung politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ia menuturkan, terdapat ribuan perusahaan yang ada di Batam.
Sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, maka dana CSR harus dikelola dengan baik.
“Namun faktanya, hal tersebut belum dilakukan. Artinya, pemko tidak serius dalam pengelolaannya. Hal ini tentu sangat disesalkan oleh pansus,” katanya lagi.
Sebagai contoh, DPRD Batam melalui badan anggaran (Banggar) telah membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Batam bersedia dan siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan kota.
Terbukti, pada pembahasan KUA/PPAS APBD 2023 dan KUA/PPAS 2022 beberapa waktu lalu, Banggar telah mengundang sejumlah perusahaan seperti PT Batamindo, PT Citra Tubindo, PT PLN Bright Batam, dan PT Pertamina Gas Negara (PGN).
Oleh Banggar dipaparkan tentang kebutuhan pembangunan beberapa halte di Batam.
“Respons perusahaan sangat baik dan siap untuk membangun halte tersebut. Dari sini terlihat, bila ada komunikasi dan koordinasi, maka perusahaan antusias untuk ikut berkontribusi dan berkolaborasi,” pungkasnya. (**)
