Medianesia, Batam – DPR RI menyetujui anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2026 sebesar Rp2,44 triliun.
Keputusan tersebut berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Rapat tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Baca juga: Perekonomian Batam Tumbuh 6,66 Persen di Triwulan II 2025, Lampaui Rata-rata Nasional
Dari pihak BP Batam, hadir Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, para deputi, serta pejabat tingkat II dan III.
Dalam rapat itu, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp2,44 triliun. Persetujuan ini merujuk pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas tertanggal 24 Juli 2025.
“Anggaran ini diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita sebagai prioritas, sekaligus mendorong pengembangan wilayah Batam,” ujar Andre.
Baca juga: Pemerintah Kucurkan Rp200 Triliun untuk Perbankan, Saham Bank BUMN Meroket
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa selain pagu anggaran Rp2,44 triliun, ada juga anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp2,88 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan kawasan strategis ekonomi.
Belanja 2026 akan fokus pada peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan strategis yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kinerja BP Batam sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Sementara anggaran RM akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti konektivitas darat, laut, dan udara; pengelolaan sumber daya air; serta pengembangan kawasan dan lingkungan.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah
“Presiden menekankan agar pengembangan Batam dimulai dari pembangunan infrastruktur, supaya perekonomian bergerak dan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan,” kata Amsakar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI yang telah mendukung proses pengelolaan anggaran hingga pembangunan di Batam.
“Dukungan anggaran menjadi motivasi BP Batam untuk terus berkomitmen menjadikan KPBPB Batam sebagai kawasan ekonomi inklusif dan modern,” tutupnya.(*)
Editor: Brp
