Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2026 kepada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penyerahan DPA tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah lantai III Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Jumat, 30 Januari 2026.
Dalam arahannya, Lis Darmansyah menekankan agar seluruh OPD dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam DPA-SKPD secara maksimal dan bertanggung jawab.
Baca juga: DPRD Kepri Soroti Mahalnya Tiket Penerbangan Domestik
Menurutnya, dibutuhkan keseriusan serta koordinasi yang solid antar perangkat daerah agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan tertib dan mampu menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Saya mengharapkan seluruh OPD bekerja secara optimal untuk mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD,” ujar Lis.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan serta pengendalian belanja daerah di masing-masing OPD, menyusul adanya penyesuaian anggaran akibat berkurangnya dana transfer yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal.
Baca juga: Tanjungpinang Terendah Cakupan JKN se-Kepri, Satu-satunya Gagal Raih UHC 2026
“Beberapa target yang telah direncanakan perlu disesuaikan karena adanya pengurangan dana transfer dari rencana yang sebelumnya disusun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Lis mengungkapkan bahwa prioritas utama Pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini adalah pemenuhan kewajiban belanja daerah.
Khususnya pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nilainya telah melampaui Rp800 miliar.
“Prioritas kita saat ini tetap pada gaji dan tunjangan ASN,” tegasnya.
Baca juga: Garuda Resmi Tinggalkan Bandara RHF Tanjungpinang 10 Februari
Terkait opsi pinjaman daerah, Lis menyebutkan langkah tersebut akan dipertimbangkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Untuk mendukung program dan kegiatan itulah rencana pinjaman akan dipertimbangkan,” pungkasnya.(Mhd)
Editor: Brp
