Medianesia.id, Batam – Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) bekerja sama dengan Indonesian Institute of Journalism (IIJ) menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk memperingati World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 3–4 Mei 2025.
Mengangkat tema “Media Sustainability: Strengthening Democracy and Public Trust,” kegiatan ini menjadi ajang penting yang mempertemukan jurnalis, akademisi, pegiat literasi media, mahasiswa, pelaku platform digital, serta perwakilan pemerintah untuk mendorong ekosistem jurnalisme yang adil, berkelanjutan, dan terpercaya.
Ketua KTP2JB, Suprapto, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi memastikan kebebasan pers tetap terjaga di era digital.
“Tantangan terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas makin besar. Media, pemerintah, dan masyarakat perlu bahu-membahu agar jurnalis bisa bekerja dengan integritas, tanpa tekanan atau ancaman,” ujarnya, Jumat (2/5/2025).
Selain seminar dan diskusi publik, rangkaian acara juga meliputi lokakarya, funwalk, serta bazar media. Ketua panitia, Sasmito Madrim, menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang tukar gagasan di tengah situasi pers yang semakin kompleks.
“Kondisi pers dan demokrasi saat ini sedang menghadapi tantangan serius. Tapi sebagai komunitas, kita harus tetap optimistis,” ujarnya.
Sasmito yang juga Koordinator Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas KTP2JB, menambahkan bahwa tantangan harus dijawab dengan strategi yang konkret.
“Kita butuh lebih banyak ruang untuk berdiskusi dan bereksperimen, bukan hanya refleksi sesaat,” tambahnya.
Peringatan ini menjadi semakin relevan dengan dirilisnya World Press Freedom Index 2025 oleh Reporters Without Borders (RSF).
Indeks mencatat penurunan signifikan skor kebebasan pers Indonesia, dari posisi ke-111 (51,15 poin) pada 2024 menjadi ke-127 (44,13 poin) pada 2025. RSF mengklasifikasikan situasi kebebasan pers Indonesia sebagai “sulit”.
Laporan RSF menyoroti bahwa krisis keberlanjutan ekonomi media kini menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers global.
“Indikator ekonomi dalam indeks kebebasan pers berada di titik terendah dan terus menurun pada 2025,” tulis RSF.
Dominasi kekuasaan atas media oleh rezim otoriter, konsentrasi kepemilikan media di tangan elite politik, serta tekanan ekonomi terhadap media independen menjadi faktor utama. Bahkan di negara demokrasi seperti Taiwan dan Australia, media juga menghadapi tekanan serupa.
Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kini dituntut untuk menyusun strategi jangka panjang dalam mendukung ekosistem media yang bebas, independen, dan berkelanjutan.
Isu-isu seperti transformasi digital, tekanan politik, perlindungan karya jurnalistik, kesejahteraan jurnalis, dan pengaruh konglomerasi menjadi pekerjaan rumah bersama.
Hari Kebebasan Pers Sedunia tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga seruan untuk bertindak.
Komitmen dari negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil diperlukan agar media dapat terus menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi, sumber literasi publik, dan alat akuntabilitas sosial.
“Kami ingin momentum ini jadi pengingat penting: kebebasan pers tidak boleh dinegosiasikan,” tegas Sasmito.(*)
Editor: Brp
